Ada Apa dengan ESDM? Kadis dan Kabid Beda Pendapat Soal 22 Perusahaan

oleh
Plt Kepala Dinas ESDM, Andi Azis saat menggelar konferensi pers, Selasa (12/2/2019).

ANOATIMES.ID, KENDARI – Sebelumnya Kepala Bidang (Kabid) Mineral Yusmin telah mengungkapkan bahwa ada 22 perusahaan yang bakal dihentikan aktivitasnya, dikarenakan telah melakukan penjualan ore nikel tanpa mengantongi Surat Keterangan Verifikasi (SKV).

Dalam Periode Januari hingga Februari 2018, Yusmin mengungkapkan ada 172 kapal bermuatan ore nikel yang berlayar tanpa ada SKV.

“Setiap perusahaan wajib memiliki SKV sebelum melakukan penjualan. Kalau tidak ada SKV dari mana kita tahu asal usul barang (ore),” tegas Yusmin, saat menggelar konferensi pers di Aula Rapat Kantor ESDM Sultra, Senin (11/2/2019).

Baca Juga : Pemprov Sultra Kaji Pencabutan IUP yang Tumpang Tindih dengan PT Antam

“Kita juga akan hentikan aktivitasnya, bahkan kita bakal laporkan ke KPK,” tegasnya.

Pernyataan Yusmin kepada puluhan wartawan yang menghadiri konferensi pers, dengan cepatnya viral di kalangan pebisnis pertambangan di Sultra, khususnya pada 22 perusahaan yang dengan tegas bakal dihentikan oleh ESDM.

Sehari setelahnya, Selasa (12/2/2019) Dinas ESDM kembali mengundang para wartawan, kali ini, giliran Plt Kadis ESDM Sultra, Andi Azis yang berkomentar. Dihadapan puluhan wartawan Andi Azis membantah soal penghentian 22 perusahaan yang ada di dua kabupaten yakni Konawe Utara dan Konawe Selatan.

Dirinya mengatakan 22 perusahan yang disebutkan semula oleh Yusmin, diklarifikasi oleh Andi Azis. Menurut Andi Azis 22 perusahan itu merupakan perusahan-perusahaan yang masuk dalam ketegori taat terhadap aturan dari pemerintah.

“22 perusahan itu yang taat, memang mereka belum memiliki SKV, namun mereka kita tidak hentikan, kita akan panggil satu satu,” kata Andi Azis.

Andi Azis juga meluruskan pernyataan Yusmin yang mengatakan bahwa 22 perusahan ikut andil dalam merugikan negara bersama ratusan perusahaan lainnya hingga negara mengalami kerugian 265 miliar.

“Kerugian 265 miliar itu, merupakan kerugian negara dari sisi pajak dan royalti yang belum disetorkan oleh ratusan perusahaan tambang selama 10 tahun (2008-2018), diluar 22 perusahan,” jelasnya.

Apa dasar ESDm menerapkan SKV ?

Andi Azis mengatakan memang tidak ada aturan yang mengatur namun ESDM menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub)

“Dasar verifikasi adalah pergub dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah,” tuturnya.

Padahal dalam surat edaran Kementrian ESDM Nomor 05.E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara, didalamnya tidak menyebutkan adanya verifikasi dari ESDM Sultra.

Laporan : Awi