Ada Permintaan Fee Pada Program Pamsimas di Konkep ?

oleh -181 views
ilustrasi
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares

ANOATIMES.ID, KONKEP – Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) diduga dimanfaatkan oknum tertentu untuk mendapat keuntungan peribadi. Pasalnya, di duga kuat ada indikasi permintaan fee kepada setiap satuan pelaksana (satlak) desa sebesar 20 persen sebelum penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK).

Informasi yang dihimpun anoatimes.id, indikasi permintaan fee diduga dilakukan Koordinator Kabupaten Pamsimas ST Rosna kepada para pemenang barang dan jasa penerima program Pamsimas, dimana para pemenang diharuskan membayar terlebih dahulu 20 persen dari total anggaran yang diterima. Dengan rincian 5 persen untuk satlak, 5 persen untuk satuan kerja (satker) kabupaten, dan 10 persen untuk kantor roms Konkep.

Baca Juga : DPRD Provinsi Agendakan RDP Soal PT GKP dan IUP di Konkep

Adanya indikasi pemintaan fee juga dibenarkan oleh Ketua Pakem Pamsimas Kabupaten Konkep, Zainul Habo. Menurutnya, pihaknya mendapat laporan dari satlak bahwa mereka dimintai fee sebesar 20 persen. Namun, dirinya masih belum mengetahui dengan pasti siapa oknum yang meminta fee.

“Ada laporan masyarakat yang masuk ke kami, kalau mereka disuruh membayar 20 persen dari anggaran Pamsimas. Dengan rincian, 5 persen untuk Satlak, 5 persen untuk Satker dan 10 persen untuk Kantor Roms 16 Konkep,” ujarnya.

Menurut Zainal Habo, pemintaan fee pada program pamsimas sama sekali tidak dibenarkan, apalagi sampai dipotong oleh oknum tertentu. Program Pamsimas merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Untuk itu, lanjut Zainal Habo, pihaknya bakal menindak lanjuti laporan dugaan permintaan fee ke tingkat provinsi.

“Kami akan lanjutkan laporan ini sampai ke Satker Pamsimas Pusat dan Nasional Managemen Central (NMC) bahkan saya akan membawa permasalahan ini sampe ke Bank Dunia di Jakarta,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Kabupaten Program Pamsimas ST Rosna menepis tudingan dirinya meminta sejumlah fee pada satlak desa. Dirinya menegaskan tudingan tersebut tidak benar.

“Saya tidak pernah meminta 20 persen kok. Saya hanya rapat koordinasi bersama Satlak,” tuturnya.

ST Rosna menjelaskan secara mekanisme, proses pengadaan ataupun yang melakukan pembelian kebutuhan pengadaan air bersin ialah satlak.

“Kalau memang ada yang menuduh saya mengumpulkan 20 persen anggaran Pamsimas, sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK), itu tidak benar. Karena saya belum menandatangani SPK, semua masi dikembalikan ke Satlak,” katanya.

Untuk diketahui di Kabupaten Konkep, jumlah desa yang mendapat program pamsimas berjumlah 12 desa yakni Desa Lamongupa, Rawa Indah, Lampeapi Baru, Pesue, Wawo Indah, Mekar Sari, Baho Puuwulu, Tumbu-Tumbu, Wawouso Baru, Langara Jaya, Sawapatani dan Desa Laiwo Jaya. Total keseluruhan anggaran dari 12 desa tersebut ialah Rp 2,94 miliar.

Laporan : Jovi

  •  
    12
    Shares
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •