APBD-P KOta Kendari, Target Pendapatan Stagnan Rp 1,6 T, Belanja Daerah Turun

oleh -20 views
Ketua Sementara DPRD Kota Kendari, Subhan menyaksikan Wali Kota Kendari, Sulkarnain menandatangani berita acara persetujuan Raperda APBD-P 2019 Kota Kendari. Foto : Jayusman / anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Rancangan APBD tahun anggaran 2019 di kepemimpinan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir tidak terlalu menargetkan kenaikan anggaran pendapatan dan belanja.

Dalam paparan rencana perubahan APBD yang dibacakan Sekretaris Dewan Hj. Asni Bonea di rapat paripurna pandangan akhir fraksi DPRD terhadap Raperda perubahan APBD, Selasa (17/9/2019).

Asni Bonea menyebutkan target pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp. 1,6 triliun namun perubahan anggaran tetap stagnan diangka tersebut.

Itupun dirinci dari sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp. 509 miliar tapi setelah perubahan turun Rp. 460 miliar.

“Sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan Rp. 185 miliar tapi sesudah perubahan ditargetkan Rp. 193 miliar,” ucapnya.

Untuk sumber pendapatan dari dana perimbangan Rp. 948 miliar yang bersumber dari hibah, dana bagi hasil pajak provinsi atau daerah lain, dana penyesuaian, otonomi khusus dan bantuan dari provinsi atau daerah lainnya. Asni Bonea mengatakan tidak ada perubahan.

Untuk anggaran belanja daerah rancangan APBD sebelum perubahan Rp. 1,8 triliun tapi sesudah perubahan turun ke Rp. 1,7 triliun.

“Rinciannya belanja tidak langsung dari Rp. 713 miliar menjadi Rp. 647 miliar. Belanja langsung sebelum perubahan Rp. 1 triliun naik Rp. 1,1 triliun sesudah perubahan,” rincinya.

Sementara di penerimaan pembiayaan daerah. Pemkot Kendari menargetkan Rp. 185 miliar padahal sebelum perubahan ditarget Rp. 190 miliar.

“Pengeluaran pembiayaan daerah kota Kendari sebelum perubahan Rp. 23 miliar. Sesudah perubahan menjadi Rp. 11 miliar,” tuturnya.

Target pendapatan kota Kendari yang turun sempat disinggung anggota fraksi partai Golkar Laode Ashar saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya.

Dimana kata dia, target pendapatan Rp. 1,6 triliun hendaknya kiranya PAD bisa dicapai dengan optimal, karena PAD sangat diperlukan untuk membiayai program pembangunan.

Hal yang sama disampaikan fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI). Melalui anggotanya Noviana menyatakan target PAD menurun seharusnya menjadi pelajaran agar tiap OPD (organisasi perangkat daerah) harus merencanakan penganggaran dengan baik.

Laporan : Jayusman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •