Bagian I : “Mafia” Pasar Tumbuh Subur di Kota Kendari

oleh -170 views
Pasar Samping Korem tidak memiliki izin namun tidak ditertibkan Pemerintah Kota Kendari. Foto : Awi / Anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Pasar merupakan salah satu tempat perputaran uang yang rutin. Dalam pengelolaannya, pasar harusnya memiliki payung hukum atau legalitas sehingga para pedagang memiliki pegangan dalam berdagang.

Dengan adanya legalitas juga membuat para pengusaha maupun perusahaan tidak berbuat seenaknya terhadap pedagang, disitulah peran pemerintah sangat penting.

Namun, apa yang terjadi bila pemerintah tidak mampu mengatur pasar, tentu tidak dapat mengontrol para pengusaha ataupun perusahaan yang mengelola pasar. Dan buruknya lagi akan terjadi kebocoran pendapatan daerah.

Salah satu pasar yang tidak memiliki izin atau legalitas sebuah pasar ialah Pasar Samping Korem. Pasar yang tepat berada di samping Markas Komando Resor Militer (Korem) 143 Halu Oleo ini terkesan tidak tersentuh oleh pasukan penegak peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Padahal, Kabag Hukum Kota Kendari, Laode Syain Kadir sudah menegaskan bahwa Pasar Samping Korem tidak memiliki izin, dengan kata lain ilegal.

“Sejauh ini memang belum memiliki izin, itu ilegal,” kata Laode Syain Kadir, Senin (13/8) kepada anoatimes.id.

Sikap tidak berdayanya Pemerintah Kota Kendari dalam menertibkan Pasar Samping Korem menimbulkan beberapa pertanyaan besar, ada apa dengan Pemerintah?. Siapa dibalik Pasar Samping Korem?

Sikap pemerintah tersebut berbanding terbalik dengan sikap pemerintah kepada beberapa pasar yang statusnya sama dengan Pasar Samping Korem, ilegal, salah satunya Pasar Panjang. Dengan gagah perkasa, Pemerintah menurunkan ratusan pasukan penegak perda plus satu ekskavator untuk meratakan satu per satu kios pedagang Pasar Panjang.

Pedagang pun tak mampu berbuat apa-apa, upaya perlawanan yang coba ditempuh menjadi sia-sia ketika dihadapkan dengan alasan pemerintah yang mengatakan lokasi tersebut bukan untuk peruntukan pasar.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •