Bawaslu: Media Massa Bisa Kena Sanksi

0
162
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Sultra, Munsir Salam

ANOATIMES.ID, KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa para calon legislatif (caleg) belum bisa berkampanye di media massa. Kampanye di media massa baru bisa dilakukan pada Maret 2019 mendatang.

Komisioner Bawaslu Sultra, Munsir Salam mengatakan berkampanye di media massa yang belum saatnya termasuk pada kampanye di luar jadwal, dan itu merupakan pidana.

Baca Juga : PSI, Berkarya dan Garuda Tidak Stor LADK ke KPU Muna Barat

“Kampanye di luar jadwal itu pidana,” kata Munsir Salam saat dihubungi anoatimes.id, Senin (1/10) via seluler.

Lanjut, Munsir Salam menjelaskan selain caleg, media massa juga bisa dikenakan sanksi. Sebab telah ada kesepakatan bersama antara KPU RI, Bawaslu RI, KPID dan Dewan Pers di Jakarta pada 25 September 2018 lalu.

“Calegnya dikenakan sanksi, sedangkan medianya di teruskan ke Dewan Pers,” tuturnya.

Namun, kata Munsir, apabila Bawaslu menemukan adanya caleg yang sudah berkampanye di media massa, langkah awal yang akan dilakukan ialah menegur caleg dan meminta untuk menurunkan iklan kampanyenya di media massa, begitu juga dengan media massa yang memuat, akan diinstruksikan untuk segera diturunkan.

“Bila tetap tidak diturunkan maka Bawaslu akan memproses dan itu masuk ke dalam kategori kampanye di luar jadwal, sanksinya pidana,” ungkapnya.

“Insya Allah dalam waktu dekat juga, kami akan mengundang pimpinan media untuk melakukan sosialisasi mengenai aturannya,” ungkapnya.

Laporan : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here