Bawaslu : Putusan KPUD Wakatobi Loloskan Muhammad Ali Dkk Tidak Melanggar Aturan

oleh -81 views
Sidang pembacaan putusan 'dugaan pelanggaran aturan administrasi 7 caleg DPRD Wakatobi di Bawaslu Sultra. (Senin (31/12/2018). Foto : Jayusman / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memutuskan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wakatobi yang meloloskan 7 calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaetn Wakatobi yakni Muhammad Ali, Hamiruddin, Sutomo Hadi, Badalan, Sukardi, Ariati dan Muksin tidak melanggar aturan administrasi pemilu.

Keputusan Bawaslu Provinsi Sultra tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Bawaslu, Hamiruddin Udu pada sidang pembacaan putusan di Aula Kantor Bawaslu Sultra, Senin (31/12) lalu. Dalam pembacaannya, Hamiruddin menjelaskan penetapan KPUD Wakatobi terhadap tujuh mantan anggota DPRD Wakatobi masuk dalam DCT pilcaleg 2019 tidak bertentangan dengan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018.

Baca Juga : Polemik Pengunduran Diri Pimpinan DPRD Wakatobi Berdampak pada RAPBD Daerah

“Penetapan ketujuh terlapor (7 mantan anggota DPRD Wakatobi) masuk dalam DCT telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 6 huruf a dan b serta ayat 7 huruf a dan b PKPU nomor 20 tahun 2018,” ucap Hamiruddin.

Majelis pemeriksa menilai tujuh mantan anggota dewan telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota dewan, dan unsur pimpinan DPRD Wakatobi menyetujui pengunduran diri mereka. Ke tujuhnya juga pula telah melampirkan surat keterangan bahwa surat keputusan pengunduran diri belum dikeluarkan instasi terkait. Akibat terkendala pada pejabat berwenang yang keluarkan SK itu karena berada diluar kewenangan tujuh mantan anggota dewan itu.

“Salah satu syarat caleg yang pindah partai harus menyampaikan surat keputusan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang ke KPUD,” tuturnya.

Atas pertimbangan tersebut, majelis pemeriksa menyatakan ketujuh mantan anggota legislatif Wakatobi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara proses penyelenggaraan penetapan caleg.

Laporan : Jayusman