Bawaslu Sultra: PSU Akibat Banyak Pelanggaran

0
537
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Sultra, Munsir Salam

ANOATIMES.ID, KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatakan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di puluhan TPS yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, jelas menggambarkan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi.

“Dalam hal kepatuhan prosedur terhadap pemilih dan prosedur perlakuan kotak suara masih banyak pelanggaran,” ujar Komisioner Bawaslu Sultra, Munsir Salam via seluler, Jumat (29/6) malam.

Sebab, kata Munsir Salam alasan Panwascam merekomendasikan untuk dilakukannya PSU rata-rata karena dua hal yaitu : pertama, soal prosedur dan syarat memilih yang tidak dipenuhi, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat ikut memilih. Dalam Peraturan KPU No 8 Tahun 2018 tidak boleh orang yang tidak terdaftar di DPT ikut memilih.

“Dan itu terjadi dibeberapa TPS,” katanya.

Ke dua, prosedur perlakuan kotak suara, dimana sebelum pelaksanaan penghitungan ditingkat selanjutnya semua hasil penghitungan suara disatukan dalam 1 kotak dan disegel, sehingga tidak boleh dibuka dengan alasan apapun.

“Karena mengakibatkan orang menduga-duga, dan kurang percaya pada hasil penghitungan,” tuturnya.

Munsir menambahkan bahwa Panwas di lapangan sudah mencoba melakukan upaya tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran seperti pembukaan kotak suara. Akan tetapi, seharusnya itu sudah diketahui dan dipahami oleh penyelenggara tekhnis bahwa itu dilarang dan jangan dilakukan.

“Rata-rata Panwas dilapangan melarang namun tetap terjadi sehingga Panwascam melakukan rekomendasi PSU. Memangnya kalau tidak ada Panwas boleh di otak atik ya! Ada juga yang dibuka ketika tidak ada orang, sudah selesai proses, itu untuk apa dibuka,” cetusnya.

PSU Catatan Bagi KPU

Dengan adanya rekomendasi PSU, maka ini menjadi catatan bagi KPU sebab pelanggaran rata-rata dilakukan oleh petugas KPPS, PPS serta PPK yang tidak paham, padahal sudah dilakukan Bimtek.

“Catatan ke KPU bahwa penyelenggaran di tingkat bawah harus diperkuat lagi SDM nya dan kita menilai ini kurang intensif diberikan pemahaman.

“Kita ingatkan ke KPU bahwa semua aturan tentang pelaksanan pemungutan sampai penghitungan di TPS sampai dengan PSU, yang tidak boleh dibuka jangan dibuka, kalau tidak paham KPPS, bisa bertanya pada PPS, kalau masih tidak paham tanya PPK, sehingga kita tidak mengambil langkah seperti ini,” sarannya.

Laporan : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here