Bawaslu Sultra Tekankan Panwas Kab/Kota Mininalisir Terjadinya PSU

oleh -19 views
Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Kurang dari sepekan lagi, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar pesta demokrasi, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Bupati dan Wakil Bupati Konawe serta Walikota dan Wakil Walikota Baubau.

Dalam kurun waktu tersebut Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten dan Kota diminta untuk fokus melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Fokus pengawasan Panwas untuk meminimalisir terjadinya PSU putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam Pilgub dan Pilbup/Pilwali,” ujar Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu via seluler, Jumat (22/6).

Hamiruddin menjelaskan fokus pengawasan Panwas ada enam point yakni:

1) Memastikan tidak lebih dari seorang memilih lebih dari sekali, baik pada TPS yang sama maupun pada TPS yang berbeda. Dalam hal terdapat peristiwa tersebut maka pemungutan suara dihentikan untuk direkom PSU.

2) Memastikan orang yang tidak memiliki hak pilih lebih dari seorang memilih di TPS. Dalam hal terdapat peristiwa tersebut maka pemungutan suara dihentikan untuk direkom PSU.

3) Memastikan tidak lebih dari seorang datang memilih dengan menggunakan C6 orang lain dimana yang bersangkutan tidak memiliki hak pilih. Dalam hal terdapat peristiwa tersebut maka pemungutan suara dihentikan untuk direkom PSU.

4) Memastikan ketua KPPS menandatangani semua surat suara yg diserahkan kepada pemilih. Dalam hal lebih dari 1 surat suara yang tidak ditandatangani dicoblos dan sudah dimasukan ke dalam kotak suara maka pemungutan suara dihentikan untuk direkom PSU.

5) Memastikan KPPS tidak memberi tanda/simbol pada surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yang datang mencoblos, yang menjadikan surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dalam hal lebih dari 1 surat suara yang diberi tanda/simbol tertentu dicoblos dan sudah dimasukan ke dalam kotak suara maka pemungutan suara dihentikan untuk direkom PSU.

6) Memastikan kotak suara yang berisi surat suara yang telah dicoblos tetap terkunci dan tersegel hingga ada rekomendasi yang prosedural/sesuai aturan untuk dibuka baru dibuka. Dalam hal terdapat kotak surat suara yg dibuka tidak prosedural/tidak sesuai aturan, maka pengawas pemilu mengeluarkan rekom PSU.

“Bila terdapat peristiwa sebagaimana disebutkan 6 poin tersebut, sebelum dilakukan rekom PSU maka panwascam menghubugi Panwas Kabupaten/Bawaslu Provinsi,” ungkap Hamiruddin.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •