Bawaslu Sultra Telusuri Dugaan Pelanggaran Lembaga Survei JSI

oleh -108 views
Lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) saat merilis hasil survei paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Kamis (27/4) kemarin. Foto : Awi / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KENDARI – Jumat (27/4) kemarin, lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) melakukan rilis hasil survei Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tindakan JSI yang merilis hasil survei tersebut mengundang reaksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra, sebab berdasarkan data di KPU Sultra lembaga survei JSI belum terdaftar, dan baru satu lembaga survei yang terdaftar yakni Indo Barometer.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran tekait dugaan pelanggaran oleh lembaga survei JSI.

“Kita masih melakukan penelusuran mengumpulkan bukti-bukti, setelah itu, bila ada ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu akan memanggil JSI untuk mengklarifikasi,” ujar Hamiruddin Udu, Sabtu (28/4).

Senada dengan Ketua KPU Sultra Hidayatullah yang sebelumnya mengatakan setiap lembaga survei harus terdaftar di KPU sebelum melakukan rilis, Hamiruddin Udu juga mengatakan selain terdaftar, lembaga survei juga harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU yakni di PKPU 8 tahun 2017.

“Sama dengan yang disampaikan ketua KPU, bahwa lembaga survei harus terdaftar di KPU, dan mengikuti aturan” katanya.

“Kita juga berharap agar lembaga survei tetap mengedepankan prinsip yang bisa membuat Sultra tetap kondusif dalam Pilkada, jangan bersifat profokatif,” imbaunya.

Soal sanksi apabila JSI terbukti melakukan pelanggaran, Hamiruddin Udu belum bisa memastikannya, sebab pemberian sanksi tergantung dari hasil penelusuran, klarifikasi, dan kajian.

“Itu kalau terbukti melakukan pelanggaran pasti di sanksi, makanya kita lakukan penelusuran pengumpulan bukti-bukti, apakah sudah ada pelanggaran atau bagaimana,” ungkapnya.

Laporan : Awi