Bila Tidak Ingin Terkena Sanksi Saat Kampanye, Para Caleg Ingat Ini

0
494
Sumber Foto TribunJatim.com

ANOATIMES.ID, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan lampu hijau kepada para Calon Legislatif (Caleg) untuk melakukan kampanye sejak 23 September 2018 kemarin. Tentu, kesempatan tersebut tidak bakal disia-siakan oleh para calon wakil rakyat itu. Namun, walaupun telah mendapat lampu hijau dari KPU sebagai penyelenggara, masih ada point penting yang perlu diingat dan dipatuhi para caleg, yakni KPU belum membolehkan para caleg untuk berkampanye di media massa (cetak, elektronik, siber).

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul Natsir mengatakan khusus untuk pelaksanaan kampanye di media massa baru bisa dilakukan para caleg pada Maret 2019 mendatang. Dengan begitu, La Ode Abdul Natsir meminta kepada para caleg untuk dapat mematuhinya.

Baca Juga : Partai Demokrat Gelar Pertemuan dengan Plt Wali Kota Kendari

“Kampenye di media massa belum bisa, nanti di 24 Maret – 13 April 2019,” kata La Ode Natsir, Sabtu (29/9) malam via seluler.

Lanjut, orang nomor wahid di jajaran KPU Sultra itu, menambahkan larangan untuk berkampanye di media massa sudah kerap disampaikan di setiap rapat bersama partai politik (parpol) dan caleg. Untuk itu, dirinya meminta agara para caleg dapat mematuhi aturan kampanye.

“Seharusnya jangan curi star. Kita harapkan semua pihak menghormati ketentuan kampanye khususnya jadwal karena itu ada konsekuensinya. Nanti kita akan sampaikan lagi ke mereka (parpol dan caleg), mungkin mereka masih belum tahu,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sultra, Munsir Salam mengatakan dalam aturannya kampanye di media massa belum bisa dilakukan para caleg. Dan apabila ada caleg yang melakukan kampanye di luar jadwal maka itu masuk dalam kategori pidana.

“Kampanye caleg mulai 23 September lalu, selama 219 hari, sampai 13 April 2019. Tetapi ada kampanye yang di batasi, yaitu kampanye di media massa,” katanya.

Menurutnya, apabila ada caleg yang melakukan kampanye di media massa maka itu termasuk pada kampanye di luar jadwal. Dan, Bawaslu dapat melakukan penindakan sebab itu masuk pada pidana.

“Kampanye di luar jadwal itu masuk pidana,” tegasnya.

Saat ini, Bawaslu telah selesai melakukan inventarisir media-media di Sultra, dan ketika ada ditemukan caleg yang berkampanye di media massa atau di luar jadwal maka akan di proses.

“Kalau kita temukan maka kami akan memerintahkan kepada caleg dan medianya untuk segera menurunkan di saat itu juga, bila tidak diturunkan maka akan di proses sesuai aturannya karena masuk dalam pidana,” ungkapnya.

Laporan : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here