BPK Sultra: Sembilan Kabupaten/Kota Belum Tertib Kelola Anggaran dan Aset

oleh -47 views
Bupati Muna Rusman Emba, menerima hasil laporan keuangan BPK Sultra, Kamis (31/5). BPK Sultra memberikan catatan pada tujuh kabupaten dan dua kota penerima hasil audit BPK Sultra. Foto : Jayusman / anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sultra, mencatat sembilan kabupaten/kota se-provinsi Sultra belum tertib mengelola laporan keuangan daerahnya.

Ketujuh daerah itu, adalah Konawe Selatan (Konsel), Buton, Muna, Kolaka, Wakatobi, Kolaka Utara (Kolut), Bombana, Bau bau, dan Kendari.

“Kami berharap pada tujuh kabupaten dan dua kota, lebih tertib mengelola laporan keuangan daerah,” kata Hermanto, SE, M.Si, Kepala BPK Perwakilan Sultra, Kamis (31/5) usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.

Kekurangan disebutnya, bupati/walikota bisa melihatnya dari tebal dan tipisnya buku hasil laporan penilaian yang diserahkan BPK.

“Buku yang tebal mungkin mendekati laporan keuangan daerahnya beres, dan yang tipis bukunya belum beres masalahnya,” sindirnya.

Hermanto menyebut beberapa kekurangan, yaitu pengelolaan aset belum optimal, laporan keuangan daerah belum tertib, laporan pajak bumi bangunan (PBB) belum tertib, dan laporan dana BOS juga belum tertib.

“Serta laporan pengalihan aset kota dari provinsi belum tertib,” ujarnya di hadapan tujuh bupati dan dua walikota.

Untuk itu, ia meminta bupati/walikota lebih tertib mengelola laporan keuangan dan aset daerah. Karena ketidaktertiban seperti ini akibat kurangnya pengawasan pada satuan kerja (Satker) perangkat daerah.

“Tolong para satuan kerja jangan suka beri informasi yang cuma asal bapak senang,” imbaunya.

Namun bukan saja satker ia soroti. Para inspektur daerah kab/kota jangan cumat asal melihat tanpa lebih detail memeriksa dengan cermat apa yang dilaporkan ke BPK.

Laporan: Man

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •