Caleg Terjerat Hukum, Begini Penjelasan KPU

oleh -0 views
Ketua KPU Sultra, Laode Abdul Natsir
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dua calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sulawesi Tenggara, saat ini sedang menjalani proses persidang di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Keduanya adalah Sulkhani (Ketua DPW PKS Sultra) caleg PKS tingkat Provinsi daerah pemilihan Kota Kendari, dan Ricki Fajar (Sekretaris DPD PKS Kota Kendari) caleg PKS tingkat Kota Kendari daerah pemilihan Kambu – Baruga.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kendari terhadap ke dua terdakwa, telah dilaksanakan pada Selasa (23/4/2019) kemarin. Hari ini, Rabu (24/4/2019) sidang lanjutan dengan agenda keterangan saksi dari JPU pun telah digelar. Rencananya, sidang putusan kedua terdakwa kasus tindak pidana pemilu tersebut akan dilaksanakan pada Selasa pekan depan.

Berdasarkan hasil perhitungan dari internal tim PKS, kedua caleg PKS tersebut mendapat suara tertinggi di partainya. Artinya, mereka berpeluang untuk duduk di kursi DPR. “Kalau hasil dari internal kami, itu sementara ini saya sudah raih kurang lebih 13.000 suara,” kata Sulkhani di PN Kendari Selasa kemarin. Dengan keterangan itu, Sulkhani yakin masih duduk di DPR Provinsi Sultra.

Lalu bagaimana jika keduanya dinyatakan bersalah oleh hakim?

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir menjelaskan secara umum, caleg yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu maka tidak akan bisa duduk di kursi DPR. “Prinsipnya, dimana dia inkrah. Waktu pencalonan dia inkrah artinya TMS. Dia terpilih, itu suaranya akan dijumlahkan ke suara partai,” kata Abdul Natsir di KPU Sultra, Rabu (24/4/2019).

Terkhusus kasus yang menjerat dua caleg PKS, Abdul Natsir belum mau mengomentari terlalu jauh. Pasalnya, proses hukumnya masih berjalan. Kalaupun dinyatakan bersalah di pengadilan, masih ada lagi upaya banding yang bisa ditempuh oleh caleg tersebut.

“Intinya kita belum bisa berandai – andai. Karena keputusan itu amarnya apa. Kalau dia diputuskan dari pengadilan yang sekarang, dia masih bisa ada upaya hukum satu kali,” ucap mantan Ketua KPU Kendari ini.

Sekalipun demikian, Abdul Natsir memastikan siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu, maka yang bersangkutan tidak bisa duduk di kursi DPR sekalipun ia mendapat suara terbanyak. Ketentuannya, hasil keputusan inkrah itu harus sampai ke KPU.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai calon terpilih dan keluar inkrah, ada mekanisme penggantian calon terpilih, yakni mereka yang suaranya di urutan kedua,” tambahnya.

Jika dalam prosesnya sudah dilantik dan keluar putusan yang dinyatakan terbukti melakukan pidana pemilu, maka akan dilakukan PAW. “Ini kan pidana pemilu. Kalau pidana pemilu konsekuensinya ya pidana pemilu,” jelas Abdul Natsir.

Diketahui, dua caleg PKS ini didakwa Pasal 493 Juncto Pasal 280 huruf F Undang Undang Nomo 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum. Ke dua terdakwa diduga telah melibatkan ASN dalam kampanyenya, yakni Camat Kambu, Lamili.

Laporan : Jo

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •