Dewan Dapati Hal Janggal dalam LKPJ Pemerintah Wakatobi

oleh -6 views
Rapat Paripurna DPRD Wakatobi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi mendapati beberapa hal yang janggal dalam Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Wakatobi tahun 2018.

Seperti dikatakan oleh Moane Sabara, anggota dewan Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Wakatobi, Senin, 20 Mei 2019 bahwa data – data dalam LKPJ Pemerintah di copi paste sehingga ada data yang simpang siur karena tidak singkron.

“Di copy paste data-datanya, yang menjadi simpang siur pada akhirnya menjadi amburadul, andaikan dia (pemerintah) copy paste data yang tahun kemarin mungkin agak singkron ini dia copy dari lain, inilah kerja Bappeda yang luar biasa disajikan kepada bupati sesuatu yang tidak betul,” kata Moane Sabara.

Tidak hanya itu, juga terdapat penggunaan anggaran yang tidak jelas, seperti adanya perubahan beberapa item penggunaan anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD bersama pemerintah. “Ironisnya pemerintah daerah berani merubah anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah tanpa melalui rapat bersama,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Erniwati Rasyid menambahkan salah satu data yang simpang siur ialah data kemiskinan, di mana dalam LKPJ pemerintah angka kemiskinan menurun, diikuti dengan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi. Seharusnya, ketika angka kemiskinan menurun maka laju pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkat.

“Benar bahwa LKPJ Bupati Wakatobi tahun 2018 simpang siur, didalam LKPJ lembaran pertama itu, data kemiskinan itu menurun, nah sementara juga di data pertumbuhan ekonominya juga menurun, nah jika tidak keliru, indikator turunya angka jemiskinan itu adalah meningkatnya ekonomi, nah ini ekonomi malah ikut turun kan tidan singkron,” ujar Erni Rasyid.

Dengan adanya beberapa kejanggalan itu, DPRD Wakatobi akan menindak lanjuti dalam rapat internal dewan. “Bagi DPRD tugasnya adalah melihat dan merkomendasikan, mau ditindak lanjuti atau tidak, nanti lah masyarakat sendiri yang merasa seperti apa,” tuturnya.

“Kita akan bahas ulang apakah akan direkomendasi ke BPK dan KPK. Mengingat adanya penggunaan anggaran pemerintah yang tidak jelas,” ungkapnya.

Laporan : Syaiful

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •