Dihadapan Penyidik, Pimpinan PT KPP Akui Sertifikat Warga Dipegang Direkturnya

oleh -17 views
Karyawan PT KPP saat akan diperiksa oleh Penyidik Polres Konawe. Foto : Istimewa
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Persoalan sertifikat tanah warga Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, dan Desa Kapoila Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) kini menemui titik terang.

Saat ini persoalan tersebut tengah ditangani oleh Polres Konawe atas laporan dua warga, dan Selasa (13/3) hari ini, Penyidik Polres Konawe memeriksa seorang unsur pimpinan PT Konawe Putra Propertindo (KPP) Chong Fu. Selain Chong Fu, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap lima karyawan lainnya.

Dihadapan penyidik, Chong Fu dan lima karyawan lainnya mengakui bahwa sertifikat tanah warga masih berada di PT KPP dan belum dilakukan pemecahan dari sertifikat induknya.

“Mereka (Chong Fu dan lima karyawan PT KPP) mengakui sertifikat masih ada di tangan direktur perusahaan,” ujar Kapolres Konawe, AKBP Muh. Nur Akbar, SIK, melalui Kasat Reskrim, IPTU Rachmat Zam-Zam.

Sejauh ini, Polres Konawe masih akan melakukan pengembangan untuk menungkap dugaan penggapan sertifikat warga.

Ditempat yang berbeda, General Manager (GM) PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI), Rudi Rusmadi mengatakan pihaknya juga dirugikan oleh PT KPP sebab hingga saat ini PT KPP belum memberikan Sertifikat HGB kepada PT VDNI.

“PT KPP selaku perusahan pertama membeli tanah warga, namun hanya sebagian, sementara warga menyerahkan sertifikat induk ke PT KPP. Kami coba mengupayakan agar PT KPP memberikan sertifikat itu. Kami juga dirugikan oleh PT KPP karena HGB belum diserahkan,” katanya.

Sebelumnya, puluhan warga melakukan aksi penutupan jalan Pelabuhan Jety VDNI dan menuntut agar PT VDNI segera menyelesaikan persoalan sertifikat tanah warga sesuai isi pernyataan yang dibuat oleh Deputy Branch Manager PT VDNI A Chairillah Widjan alias Nanung. Dalam pernyataan tersebut PT VDNI sesegera mungkin melakukan upaya penyelesaian masalah hingga batas waktu 31 Maret 2017 kemarin.

Laporan : Awi

  •  
    18
    Shares
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •