DPD RI Ajukan RUU Inisiatif, Hamsinah Bolu Pimpin Timja

oleh -7 views
Tim kerja Pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan serta RUU Geologi.
Tim kerja Pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan serta RUU Geologi.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajukan Undang-Undang Inisiatif DPD RI yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan serta RUU Geologi.

Melalui komite II yang membidangi persoalan energi dan geologi, kini DPD RI tengah menggodok RUU Energi Baru dan Terbarukan serta RUU Geologi dengan Tim kerjanya (Timja) diketuai oleh Ir Wa Ode Hamsinah Bolu MSc (Anggota DPD RI dapil Sultra).

“Belum ada selama ini, dan Ini adalah inisiatif baru dari DPD RI, ” ujar Hamsinah Bolu, Selasa (4/5/2017) malam, usai rapat pembahasan RUU di DPD RI.

Ir Wa Ode Hamsinah Bolu MSc saat memimpin rapat pembahasan RUU inisiatif DPD RI
Ir Wa Ode Hamsinah Bolu MSc saat memimpin rapat pembahasan RUU inisiatif DPD RI

Menurutnya, alasan DPD RI mengajukan RUU Inisiatif tersebut dikarenakan selama ini kebutuhan energi masih ketergantungan hanya pada sumber energi berbasis fosil, dan adanya krisis energi serta berkurangnya cadangan minyak bumi.

“Hal tersebut memaksa kita untuk memikirkan dengan serius sumber-sumber energi baru, agar tidak ketergantungan pada energi fosil saja, ” jelasnya.

Selain itu, alasan lain ialah sejak tahun 1979 Indonesia telah mencanangkan pentingnya mengembangkan EBT (energi baru dan terbarukan). Namun, hingga 37 tahun kemudian perkembangan EBT belum tampak nyata.

“Dan juga untuk kelestarian lingkungan dan fungsinya memaksa kita untuk serius pada pengembangan energi terbarukan, ” ungkapnya.

Lanjut, anggota DPD RI dapil Sultra ini menambahkan Tim Kerja yang diketuainya memiliki masa kerja 6 bulan. Dimana pada September 2017 mendatang Draft sudah harus selesai.

“Timja bersama para pakar targetnya ada dua yaitu Naskah Akademik dan
Draft RUU. Setelah itu diajukan ke Prolegnas DPR RI dan dibahas bersama antara DPD RI, DPR RI dan Pemerintah, ” tuturnya.

Laporan : Azwirman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •