DPRD dan Masyarakat Konkep Kompak Tolak Tambang

oleh -46 views
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menggelorakan penolakan terhadap hadirnya tambang. Penolakan masyarakat dibuktikan dengan adanya aksi protes yang sampai saat ini masih digaungkan. Tidak hanya itu, masyarakat yang lahannya berada di wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) salah satu perusahaan tambang yang saat ini aktif yakni PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menolak melepas lahan mereka untuk dijadikan jalan hauling.

Sikap masyarakat Konkep rupanya sama dengan sikap DPRD, sama – sama menolak hadirnya tambang. Terbukti dengan penetapan RT RW Konkep yang didalamnya tidak ada ruang untuk pertambangan.

Wakil Ketua DPRD Konkep, Abdul Rahman mengatakan rancangan RT RW Kabupaten Konkep sudah ditetapkan pada 2017 lalu, dimana di dalam RT RW tersebut tidak ada ruang untuk pertambangan. “Kita sudah perdakan itu di 2017, di dalamnya tidak ada ruang untuk tambang,” ujar Abdul Rahman saat di temui di kediamannya, Selasa (27/8/2019) di Kendari.

“DPRD menolak hadirnya tambang sebab RT RW sudah kami tetapkan,” tegasnya.

Namun, belakangan PT GKP mulai melakukan aktivitas seperti memobilisasi alat beratnya ke lokasi IUP yang dimiliknya. Direktur Operasional PT GKP, Bambang Murtiyoso sebelumnya mengatakan di dalam RT RW Provinsi ada ruang untuk tambang. Statemen Bambang tersebut dijawab oleh Abdul Rahman bahwa saat ini untuk RT RW Kabupaten Konkep memang ada perbedaan dengan RT RW provinsi sehingga kementrian ATR bersurat ke daerah dan provinsi agar menyepakati apakah ada ruang untuk tambang atau tidak.

“Masih ada yang harus disepekati antara Provinsi dan Kabupaten. Namun yang dimaksud Pak Babang RT RW provinsi itu, memang ada dalam lampiran namun tidak ada dalam batang tubuh RT RW provinsi, jadi tidak kuat. Disini saya berfikir jadi ada akal akalan untuk masukan tambang di Wawonii, kenapa dia masuk dilampiran kenapa tidak masuk dalam batang tubuh, disitu patut kita curigai,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Rahman menjelaskan bahwa sebelumnya DPRD sudah pernah membentuk pansus khusus untuk PT GKP, dan hasil rekomendasi pansus ialah pemerintah provinsi harus meninjau ulang hadirnya PT GKP di Konkep.

“Saat itu rekomendasi kita ke provinsi ialah untuk dilakukan peninjauan ulang IUP PT GKP. Namun sampai sekarang belum ada jawaban dari provinsi,” jelasnya.

PT GKP yang keukuh ingin sekali menjalankan aktivitas penambangan di Wawonii itu, saat ini sudah mengantongi IUP dan bahkan sudah membangun pelabuhan khusus di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara. Abdul Rahman pun bersikap walaupun PT GKP memiliki IUP namun PT GKP masih belum bisa melakukan aktivitas sebab menurut politisi PKS itu, PT GKP belum memiliki izin prinsip dari pemerintah Konkep. “Kalau tidak ada izin perinsip dia (PT GKP) belum bisa melakukan aktivitas, belum boleh beraktivitas. Izin HO juga untuk kantornya belum ada,” ujarnya.

Tidak sampai disitu, lanjut Abdul Rahman menegaskan untuk pelabuhan khusus PT GKP juga tidak memiliki izin reklamasi, hanya memiliki izin penetapan lokasi. “Yang paling aneh temuan kita pada saat hearing ialah PT GKP ambil rekomendasi di Konawe lalau bangun di konkep,” katanya.

Untuk itu, DPRD Konkep akan bersurat ke Kementrian Perhubungan Laut mempertanyakan kenapa dikeluarkan izin penetapan lokasi pelabuhan khusus PT GKP. “Kita juga akan meminta DPRD Provinsi untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ujarnya.

Dalam penglihatan DPRD, mayoritas masyatakat Kabupaten Konkep menolak akan hadirnya investasi tambang. “70 Persen menolak hadirnya tambang,” tutupnya.

Laporan : Tim

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •