DPRD Provinsi Agendakan RDP Soal PT GKP dan IUP di Konkep

oleh -140 views
Forum Lingkar Tambang Mahasiswa Sultra saat meminta pansus pertambangan untuk menggelar RDP. Foto : Awi /anoatimes.id
  • 51
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    51
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Aski penolakan terhadap hadirnya perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus digaungkan masyarakat Konkep. Tidak hanya sekali masyarakat turun berunjuk rasa dengan massa yang begitu banyak menolak hadirnya tambang, menuntut Pemerintah dan DPRD Konkep membuat rekomendasi menolak perusahan pertambangan di Pulau Wawonii itu.

Bahkan, aksi penolakan itu sudah sampai ke DPRD Provinsi Sultra dan Kantor Gubernur Sultra. Terbaru, aksi penolakan juga digaungkan dari Forum Lingkar Tambang Mahasiswa Sultra dengan berunjuk rasa di DPRD Provinsi, Rabu (19/12). Mereka ditemui salah seorang anggota pansus penertiban pertambangan, H Bustam. Massa aksi meminta kepada DPRD Provinsi khusunya pansus pertambangan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten Konkep, DPRD Konkep, dan instansi terkait di pemerintahan Konkep.

Baca Juga : Massa Aksi: DPRD Jangan Tinggal Diam, Bantu Kami Kawal Pencabutan IUP yang Ada di Konkep

Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta agar Pansus menghadirkan manageman dari salah satu perusahaan tambang yang saat ini bakal memulai aktivitas penambangan yakni PT Gema Kreasi Perdana (GKP), dan ESDM Sultra. Koordinator massa aksi, Bram Barakatino menjelaskan bahwa wilayah Konkep tidak termasuk kedalam zonasi tambang, sebab luas wilayahnya terlalu kecil untuk menjadi wilayah penambangan.

“Kami minta agar RDP dilaksanakan, dan di dalam RDP kita bicara soal data, dan aturan. Di dalam uu sudah jelas bahwa wilayah Konkep jauh lebih kecil dari syarat sautu wilayah untuk menjadi daerah penambangan,” jelasnya.

Sementara itu, H Bustan mengatakan memang dalam uu sudah diatur soal wilayah yang boleh di tambang, dan wilayah Konkep sejak berpisah dari Kabupaten Induknya yakni Kabupaten Konawe, memiliki luas wilayayh definitif kecil. Namun izin yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah ada sejak Konkep masih berada dalam Kabupaten Konawe, maka dari itu kita harus mencari tahu dulu, dan kita akan agendakan untuk RDP.

“Kalau uu katakan tidak boleh, ya tidak boleh, kalau ada yang ada katakan boleh ya itu pelanggaran, pasti ada konsekuensinya,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut H Bustam menjelaskan sangat mungkin DPRD Sultra melalui pansus setelah mencermati kemudian menyampaikan kepada gubernur untuk melakukan peninjauan dan kajian kembali soal keberadaan IUP di Konkep.

“Itu mungkin kalau menurut saya,” katanya.

“Untuk waktu RDP kita akan sampaikan ke Pimpinan DPRD sebelum berakhir 2018 ini harus memang selesai semua. Tidak boleh menyebrang tahun, karena pansus ini tahun 2018,” ungkapnya.

Laporan : Awi

  •  
    51
    Shares
  • 51
  •  
  •  
  •  
  •  
  •