DPRD Sultra Diminta Bawa Persoalan PT Babarina ke Rana Hukum

oleh -102 views
Massa aksi dari Koalisi Masyarakat Pemerhati Tambang Kabupaten Kolaka (KOMPAK) saat berdialog dengan anggota pansus penertiban pertambangan, Suwandi Andi di DPRD Sultra. Foto : Jayusman / anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Berbagai desakan dari elemen mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) agar segera menuntaskan persoalan dugaan penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT Babarina Putra Sulung di Desa Muara Lapao-lapo, Kabupaten Kolaka terus berdatangan. Kali ini, dari eleman mahasiswa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Pemerhati Tambang Kabupaten Kolaka (KOMPAK).

KOMPAK menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sultra, Kamis (27/12), meminta agar DPRD Sultra merekomendasikan persoalan PT Babarina Putra Sulung ke aparat penegak hukum. Sebab, beberapa dugaan bukti pelanggaran yang di duga dilakukan PT Babarina Putra Sulung juga sudah dikantongi oleh DPRD Sultra melalui Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Pertambangan, diantaranya PT Babarina hanya memiliki izin pengolahan batu (bukan nikel), dan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Baca Juga : Pengamat Hukum: Patut Diduga Ada Kongkalikong Dalam Aktivitas PT Babarina

Anggota pansus penertiban pertambangan, Suwandi Andi mengatakan saat ini pansus sudah menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Babarina Putra Sulung, seperti pelanggaran administrasi.

“Kami di pansus penertiban tambang sudah miliki bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Babarina. Pastinya di pansus tambang sudah menganalisis peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar perusahaan tambang ini,” terangnya.

Pansus, lanjut Politisi PAN itu menjelaskan saat ini juga pansus sudah mendapatkan laporan dari dua dinas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Babarina, yakni laporan dari Dinas ESDM, dan Dinas Kehutanan.

“Tim pansus temukan indikasi pelanggaran administratif. Data ini bukan saja kami punya. Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan sudah punya data pelanggaran yang dilakukan PT. Babarina. Laporan dari dua dinas terkait ini sudah masuk ke pansus tambang,” jelasnya.

Nantinya, kata Suwandi Andi, apabila PT Babarina ini jelas terbukti melakukan pelanggaran maka yang dapat menindak ialah aparat penegak hukum sebab DPRD hanya sebatas memberikan rekomendasi.

“DPRD Sultra tidak bisa menindak secara hukum, kami di DPRD cuma bisa mengeluarkan rekomendasi pada penegak hukum,” katanya.

“Kewenangan itu ada pada polisi, jaksa, pengadilan dan gubernur. Kita cuma keluarkan rekomendasi pada aparat hukum dan gubernur untuk menghentikan aktivitas perusahaan tambang ini,” tambahnya.

Pantauan anoatimes.id, massa aksi juga meminta kepada DPRD Sultra untuk merekomendasikan Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk turun di lapangan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran PT Babarina.

Laporan : Jayusman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •