DPRD Sultra: Pemprov Harus Tegas, Aktivitas PT Mugni Energi Bumi Bisa Dibawa ke Pidana

0
108
DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara tekait aktivitas pertambangan PT Mugni Energi Bumi di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut). Melalui panitia khusus (pansus) pertambangan, DPRD Sultra meminta pemerintah provinsi (pemprov) Sultra untuk berikap tegas.

Ketua Pansus Pertambangan, Suwandi Andi mengatakan dengan adanya pencabutan status Clear and Clean (CnC) PT Mugni Energi Bumi oleh Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) maka perusahaan pertambangan nikel tersebut tidak dapat melakukan aktivitas pertambangan walaupun masih mengantongi IUP.

Baca Juga : ESDM: PT Mugni Energi Bumi Tak Boleh Beroperasi

“Perusahaan itu (PT. Mugni Energi Bumi) tidak boleh lakukan segala aktifitas produksi pertambangan, karena status CnC nya sudah dicabut kementerian ESDM,” kata Ketua Pansus Pertambangan, Suwandi Andi, Sabtu (3/11), saat dihubungi lewat telepon.

Walaupun dirinya bukan pakar hukum tapi sebagai anggota dewan, kata Suwandi Andi, pihaknya bisa rekomendasikan perbuatan PT. Mugni Energi Bumi merupakan pelanggaran pidana. Alasannya kata dia, diantaranya melawan kebijakan pemerintah pusat yang telah mencabut CnC perusahaan tersebut dan melawan putusan kasasi mahkamah agung (MA) tahun 2014.

“Sebagai anggota dewan tentu kita harus bicara bagaimana penegakan hukum. Artinya siapapun di negeri ini kalau sudah ada putusan seperti itu (Putusan MA) sudah tidak bisa melawan. Kalau melawan itu pembangkangan atau perbuatan melawan hukum,” ucap politisi PAN ini.

Senada dengan Suwandi Andi, anggota pansus lainnya, Yaudu Salam Ajo menegaskan aktivitas PT Mugni Energi Bumi merupakan pelanggaran hukum dan bisa di pidana.

“Masa izinnya belum lengkap bisa lakukan aktifitas pertambangan, itu kan nanti ada kerugian negara,” tukasnya.

Lalu langkah tegas apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap PT. Mugni Energi Bumi. Suwandi Andi dan Yaudu Salam Ajo menyarankan kepada pemerintah provoinsi untuk berikap tegas.

“Aturan undang-undang yang baru mendelegasikan urusan pertambangan menjadi kewenangan gubernur. gubernur yang bisa memberikan atau mencabut IUP,” ucap Yaudu.

Laporan : Jayusman
Editor : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here