DPRD Sultra Sebut Pertamina Tak Transparan, Begini Penjelasan Pertamina

oleh -394 views
Komisi VII DPR RI usai melakukan pertemuan dengan Pertamina Kendari. Foto : Awi/anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluhkan sikap pertamina yang dinilai tidak transparan kepada Lembaga Legislatif ketika dimintai data pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sultra.

Sulitnya mendapatkan data tersebut disampaikan oleh salah satu anggota dewan, Rasyid kepada Komisi VII DPR RI saat Kunjungan kerja (kunker) DPR RI ke Sultra, Senin (2/3/2020).

“DPRD Provinsi meminta DPR RI Komsisi VII untuk memfasilitasi agar pihak pertamina dapat membuka dan transparansi data terkait dengan pemenuhan kuota BBM yang ada di Provinsi Sultra. Komisi III sudah berulang kali melakukan pertemuan dan mengajukan permohonan data,” ujar Rasyid.

Selain itu, DPRD Provinsi juga menyikapi adanya antrian – antrian kendaraan yang mengular di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kerap terhadi di Sultra.

Menjawab itu, General Manager Pertamina Mor VII, Sasongko mengatakan pihak pertamina selalu terbuka dalam memberikan data dengan syarat ada permintaan data secara resmi yaitu dengan tertulis. “Sebetulnya untuk data realisasi kami berikan ke pemerintah kota tiap bulan, kalau DPRD meminta dan memnyampaikan surat secara tertulis kami akan jawab, sebelum ini belum secara rertulis, kan ada komisi tertentu yang bisa bersurat,” ujar Sasongko usai ditemui Senin (2/3/2020) malam usai menerima kunker DPR RI.

Mengenai antrian yang kerap terjadi, Sasongko mengatakan di Sultra tidak terjadi pengurangan kuota BBM, yang terjadi pendistribusian BBM yang dilakukan jalur darat terhambat karena ada akses jembatan di bagian Pohara yang terputus, dan jembatan yang dibangun tidak dapat dilalui mobil tangki pertamina.

“Adanya jembatan yang rusak, itu (BBM) suplai yang sampai ke lokasi akan terlambat karena adanya jembatan yang putus, jembatan pohara. Kan ini sekarang rusak jadi kendaraan bergantian untuk melewatinya, sedangkan kendaraan kami tidak bisa lewat situ jadi harus memutar, dan membutuhkan waktu tambah 80 KM,” jelasnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •