DPRD Sultra Setujui Sembilan Raperda dan Hibah Aset Tanah Untuk KPU dan BPN

oleh -162 views
Rapat paripurna hasil pembahasan usulan persetujuan hibah aset tanah atau bangunan untuk KPU Sultra dan BPN Sultra.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dua agenda rapat paripurna masa sidang II tahun sidang 2019-2020 dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), yaitu persetujuan sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dan hibah aset tanah/bangunan untuk KPU Sultra dan BPN Sultra.

DPRD Sultra bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menyetujui sembilan usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Kesembilan raperda itu terdiri dari lima raperda hak inisiatif DPRD Sultra dan empat raperda berasal dari inisiatif Pemprov Sultra. Penandatanganan usulan penetapan raperda dilakukan dua belah pihak, yaitu Gubernur Ali Mazi dan empat unsur pimpinan DPRD Sultra, di ruang rapat paripurna DPRD Sultra, Selasa (25/2/2020).

Lima raperda hak inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Raperda tentang Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Laut.

Penandatanganan persetujuan usulan sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) antara DPRD Sultra dengan Pemprov Sultra.

“Dan Raperda tentang Penggabungan dan Perubahan Badan Hukum Perusda BPR Bahteramas se-Sultra menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bahteramas Sultra dan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bahteramas Kepulauan Buton,” ucap juru bicara panitia khusus (Pansus) 9 Raperda DPRD Sultra, Laode Tariala.

Raperda inisiatif Pemprov Sultra kata Laode Tariala, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi, Raperda tentang Cadangan Beras Pemerintah Provinsi, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, dan Raperda tentang Perubahan Perda nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kemudian di hari Rabu (26/2/2020), DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyetujui usulan hibah aset tanah kepada KPU Sultra dan BPN Sultra. Persetujuan aset hibah tanah untuk KPU dan BPN di rapat paripurnakan DPRD Sultra.

Ketua Kimisi II Farhana Mallawangan mengatakan, bahwa hibah aset tanah itu merupakan hasil rapat kerja Komisi I dan II DPRD Sultra dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra beberapa waktu lalu.

“Pasca rapat kerja dan peninjauan lapangan aset tanah pemprov yang akan dihibahkan kepada KPU dan BPN,” ucapnya membacakan hasil kerja Komisi I dan II.

Farhana Mallawangan mengatakan, pasca rapat kerja dan peninjauan lapangan aset tanah pemprov yang akan dihibahkan kepada KPU dan BPN. Pemprov Sultra setuju melepaskan aset yang dapat didayagunakan sehingga tidak membebani APBD.

“Dengan ini komisi I dan II DPRD Sultra merekomendasikan pelepasan aset berupa hibah tanah sudah dapat disetujui dan diparipurnakan,” katanya.

Untuk KPU Sultra kata Farhana Mallawangan, aset tanah dihibahkan seluas 2.500 persegi. Terletak di Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Hibah tanah untuk BPN Sultra, luas tanah 5.955 meter persegi di Jalan Abunawas Nomor 17, Kelurahan Pundambea, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dan aset tanah/bangunan di Jalan Mawar Nomor 4, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. (Adv)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •