Dugaan Pelanggaran Kampanye Abdul Rahman Belum Diregistrasi Bawaslu Konkep

0
214
Koordinator divisi hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Konkep, Nur Rahmat.

ANOATIMES.ID, KONKEP – Dalam melakukan kampanye di media massa, setiap peserta pemilu baru bisa melaksanakannya pada tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019 mendatang, diluar dari waktu tersebut maka peserta pemilu dikatakan melakukan pelanggaran kampanye.

Salah satu calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Abdul Rahman di duga telah melakukan kampanye di salah satu media massa diluar jadwal. Bentuk kampanye yang dilakukan ialah dengan memasang iklan di salah satu media online.

Koordinator divisi hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Konkep, Nur Rahmat saat dikonfirmasi awak anoatimes.id, (26/11) malam melalui via pesan whatsapp pribadinya mengatakan sejauh ini pihak Bawaslu Konkep belum melakukan registrasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Abdul Rahman.

Baca Juga : Diduga Jual Logistik Bantuan, Ini Jawaban Kadinsos Konkep

“Belum saya registrasi masih sementara meminta dokumen berupa surat petunjuk,” ungkap Nur Rahmat melalui pesan whatsaapnya

Sementara itu, Abdul Rahman saat di temui oleh anoatimes.id pada senin (26/11/2018) kemarin mengungkapkan bahwa ia iklan tersebut untuk kepentingan kantor dan ia mengirimkan foto kampanyeya untuk kemudian di edit namun pihak media yang menayangkan iklan tersebut tidak mengedit iklan tersebut.

“Saya tidak punya foto lain makanya saya kirimkan itu foto untuk di edit ternyata tidak di edit” ungkap Abdul Rahman yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Konkep.

Untuk diketahui, sebelumnya pada tanggal 8 November lalu, awak media anoatimes.id, sempat mengkonfirmasi ke Nur Rahmat terkait dugaan pelanggaran oleh Abdul Rahman, dan dikatakan Bawaslu akan menindak lanjuti, namun hingga 27 November 2018 ini, Bawaslu Konkep belum melakukan registrasi.

Untuk diketahui dalam aturannya, Bawaslu memutuskan menindak lanjuti atau tidak temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari kerja setelah temuan atau laporan di terima atau di tregistrasi. Serta apabila bawaslu memerlukan keterangan tambahan mengenai tidak lanjut temuan atau laporan, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan di terima dan diregistrasi.

Laporan: Jovi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here