Erniwati : Keputusan Bamus Soal Muhammad Ali Bertentangan dengan UU

0
583
Erniwati Rasyid

ANOATIMES.ID, WAKATOBI – Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Wakatobi yang merekomendasikan Muhammad Ali untuk kembali bertugas sebagai Ketua DPRD Wakatobi pasca Muhammad Ali mengundurkan diri dinilai sebagai keputusan yang bertentangan dengan Undang-undang.

Hal itu dikemukakan oleh Anggota legislatif (aleg) DRPD Waktobi fraksi Partai Gerindra, Erniwati Rasyid. Dirinya mengatakan bahwa keputusan bamus telah bertentangan denga undang-undang, tidak hanya itu, kata Erniwaty apabila seorang pimpinan telah mengundrukan diri maka pimpinan tersebut sudah tidak bisa lagi memimpin rapat.

Baca Juga : DPRD Wakatobi Usul PAW Tiga Unsur Pimpinan, Begini Sikap Muhammad Ali

“Rekomendasi pimpinan yang telah mundur diri dan bertugas kembali berdasarkan hasil Bamus, itu tidak berdasarkan Undang-undang, itu sangat bertentangan dengan Undang-undang,” tegas Erniwati, Sabtu (24/11)

.Erniwaty menjelaskan dalam beberapa kali konsultasi yang telah dilakukan di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) khusunya pada bagian hukum, sangat jelas menerangkan bahwa Pimpinan yang telah mengundurkan diri tidak bisa lagi memimpin rapat, dan telah dipertegas pula dalam Surat Edaran.

Tak hanya itu, Surat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Oktober 2018 poin 3, juga secara tegas menyebutkan bahwa apabila anggota DPRD Kabupaten yang mengundurkan diri tersebut memiliki jabatan sebagai ketua, maka sesuai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, para Wakil ketua harus menetapkan salah seorang diantaranya untuk menjadi pelaksana tugas ketua sampai dengan ditetapkanya ketua pengganti definitif.

“Namun pada surat BPKP tersebut juga dikatakan bersifat tidak mengikat dan tidak membatasi pihak terkait untuk mengambil keputusan yang berbeda,” ungkapnya.

Untuk diketahui, hasil rapat bamus sebelumnya telah di setujui oleh seluruh anggota DPRD Waaktobi, namun tidak dengan Erniwaty. Politisi Gerindra tersebut enggan untuk menyetujui sebab menurutnya itu merupakan hal yang bertentangan dengan aturan dan undang-undang.

“Kewenangan Bamus untuk mengambil alih PAW, itu bukan pada tempatnya, untuk keputusan soal PAW tidak bisa lewat asas korum, itu yang membuat saya tidak berani, karena soal PAW ini telah diatur dengan jelas dalam Peraturan pemerintah,” tutur Erniwati.

Laporan : Syaiful

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here