FORMASI-SULTRA Desak Dinas ESDM Sultra Hentikan Aktivitas PT. Pasirindo

oleh -35 views
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Perusahaan tambang PT. Pasirindo diduga telah melakukan aktivitas pertambangan ilegal beberapa tahun terakhir di Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Dugaaan kegiatan ilegal PT. Pasirindo disuarakan Forum Mahasiswa Anti Korupsi – Sulawesi Tenggara ( FORMASI-SULTRA) saat mendatangi kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, (Senin, 14/10/2019).

FORMASI-SULTRA mendesak Dinas ESDM Sultra segera menghentikan sementara aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Pasirindo.

Ketua FORMASI-SULTRA,Wisnu Tri Saputra, mengatakan PT. Pasirindo tidak mengantongi izin usaha pertambangan dalam melakukan aktivitas pertambangan.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Kepala Seksi ESDM Sultra, Suhada yang mengungkapkan PT. Pasirindo tidak memiliki izin pertambangan dan mereka telah menyurati pihak perusahaan sebagai bentuk pembinaan.

“PT.Pasirindo tidak mengantongi izin pertambangan dalam melakukan pengolahan di wilayah Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe dan ini dibenarkan oleh pihak ESDM Sultra bahkan sudah disurati juga,” kata Wisnu Tri Saputra.

Wisnu Tri Saputra meminta kepada Dinas ESDM Sultra agar segera membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lapangan, karena selain tidak memiliki izin. Dirinya juga menduga masih ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT. Pasirindo.

“Pihak ESDM harus membentuk tim khusus untuk melakukan pengecekan di lapangkan, karena saya menduga bahwa bukan hanya persoalan izin saja yang tidak ada tapi masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Pasirindo,” jelasnya.

Lanjut Wisnu Tri Saputra, jika mereka sudah meninjau lokasi pertambangan bersama Dinas ESDM. Mereka akan membuat laporan ke polisi atas dugaan pelanggaran pidana karena melakukan penambangan ilegal.

Bahkan ia menduga ada oknum yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal ini, karena setiap pertambangan yang beroperasi wajib diketahui oleh pemerintah setempat.

Laporan : Fitrah Mubaraq

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •