GM PT VDNI Bantah Dugaan Pencemaran dan Penghilangan Sertifikat Warga

0
424
General Manager (GM) PT VDNI, Rudi Rusmadi (kanan mengenakan kemeja batik) di dampingi Deputy Branch Manager PT VDNI A Chairillah Widjan (Kanan kemeja hitam) saat menggelar konfrensi pers di Kendari. Foto : Awi / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KENDARI – General Manager (GM) PT Virtue Dragon Nikel Idustri (VDNI), Rudi Rusmadi angkat bicara terkait beberapa persoalan yang menjadi tuntutan dari puluhan warga yang menggelar aksi unjuk rasa beberapa saat lalu yang mengakibatkan aktivitas PT VDNI lumpuh selama beberapa hari akibat akses jalan Jeti PT VDNI di tutup warga.

Rudi Rusmadi membantah adanya pencemaran terhadap beberapa tambak warga yang ditimbulkan dari limbah PT VDNI.

“Tidak ada pencemaran, itu harus dibuktikan dulu dengan ahli, apakah adanya ikan yang mati diakibatkan oleh limbah PT VDNI atau bukan, lagian di dokumentasi yang ada ikan yang katanya mati hanya beberapa. Kalau akibat limbah tentu ikan yang mati jumlahnya banyak,” kata Rudi, saat menggelar konfrensi pers di Kendari, Minggu (10/3) kemarin.

Rudi mengatakan soal Limbah PT VDNI, pihak perusahaan sudah melakukan langkah-langkah penanganan seperti dengan menyiapkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah yang dihasilkan oleh PT VDNI.

“Jarak TPS itu jauh dari tambak warga. Jadi kalau bicara pencemaran harus dibuktikan dulu. Dan soal menurunnya produktifitas hasil ikan, kan bisa saja di akibatkan banyak faktor, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang kerja tambak, atau pemberian pakan atau perlakuan berbeda makanya berkurang,” tutur Rudi Rusmadi saat menggelar konfrensi pers di Kendari.

Ikan-ikan yang mati di duga terkena limbah aktivitas PT VDNI. Foto : Istimewa

Dalam melakukan pengangkutan batu bara, PT VDNI melakukan pengangkutan menggunakan truk pengangkut dari pelabuhan Jetinya menggunakan truk tanpa menutup bak truk-truk tersebut dengan terpal akibatnya ada material batu bara yang terjatuh, selain itu, sepanjang lintasan Jeti terdapat banyak tambak milik warga.

“Nanti kami akan ingatkan para sopir, kami sudah siapkan terpal,” ujar Debuty Branch Manager PT VDNI , A Chairillah Widjan saat mendampingi Rudi Rusmadi.

Sementara itu, terkait sertifikat warga, Rudi mengatakan sertifikat tersebut tidak ada pada PT VDNI, melainkan pada PT Konawe Putra Propertindo (KPP).

“PT KPP membeli dari warga, dan pada saat itu, tanah yang dibeli oleh PT KPP tidak keseluruhan melainkan hanya sebagian, dan pada saat itu PT KPP yang akan memecah sertifikat tersebut. Dan sampai saat ini sertifikat itu masih ada pada PT KPP bukan pada kami,” katanya.

Bahkan, menurut Rudi, PT VDNI juga dirugikan oleh PT KPP karena PT KPP belum memberikan sertifikat HGB kepada PT VDNI, dan itu sudah berlangsung lama.

“Kami sudah berupaya membantu warga, membujuk PT KPP untuk menyerahkan sertifikat itu namun kan yang kuasai fisiknya PT KPP,” tuturnya.

Namun, sayangnya PT VDNI terkesan tidak berdaya pada PT KPP yang sampai saat ini tidak memberikan sertifikat HGB ke PT VDNI.

Seorang aparat keamanan bersenjata lengkap tampak berjaga di jalan Jeti PT VDNI yang di blokade warga. Foto : Awi / anoatimes.id

“Bukannya kami takut, tapi kami mencoba dengan cara membujuk PT KPP agar menyerahkan,” katanya.

Untuk diketahui, pada Maret 2017 lalu, PT VDNI melalui Deputy Branch Manager, A Chairillah Widjan kepada warga menyatakan akan maksimal membantu warga dalam menyelesaikan persoalan sertifikat tanah warga yang di kuasai PT KPP dengan paling lambat tanggal 31 Maret 2017 lalu. Dan apabila tidak kunjung selesai maka PT VDNI menyerahkan sepenuhnya kepada warga Laosu Jaya untuk mengambil sikap terkait persoalan tersebut.

Laporan : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here