Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Sultra Bahas PNS yang Korupsi

oleh -12 views
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sultra, Kusnadi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Gubernur Sultra, H Ali Mazi mengadakan rapat koordinasi dengan 17 bupati dan wali kota. Mereka membahas Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Mempan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai penanganan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dikenakan hukuman pidana korupsi.

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang rapat kantor gubernur, Rabu (6/2/2019), H Ali Mazi meminta para bupati dan wali kota mendata siapa saja oknum PNS yang status hukum tindak pidana korupsi telah inkrah.

Baca Juga : Gubernur Sultra Gelar Pertemuan Tertutup dengan Direktur Tambang Se-Sultra

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kusnadi mengatakan, pasca penandatanganan SKB tahun 2018 kemarin. Gubernur H Ali Mazi membentuk tim dewan yang diketuai Biro Hukum Pemprov Sultra dan anggotanya berasal dari kepala bagian hukum pemerintah kabupaten/kota.

Kusnadi menjelaskan tim dewan akan mengindentifikasi oknum-oknum PNS yang sudah inkrah putusan hukumnya terbukti korupsi, yang kemudian diusulkan diberhentikan secara tidak hormat.

“Pemecatan ini juga untuk mengurangi potensi kerugian negara karena sebelum keluar SKB ini, mereka (PNS dipidana korupsi) tetap menerima gaji sementara saat menjalani hukuman,” terangnya.

Kusnadi mengatakan putusan inkrah adalah keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka bupati dan wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian segera memberhentikan PNS yang terbukti korupsi.

“Jika tidak melaksanakan putusan hukum yang sudah inkrah, maka pemerintah pusat akan memberikan sanksi pada para bupati dan wali kota,” terangnya.

Laporan : Jayusman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •