Hari Pertama Berkantor, Bupati Mubar Apresiasi Kehadiran ASN

oleh -2 views
Bupati Muna Barat, La Ode Muhammad Rajiun Tumada memimpin Apel Gabungan ASN di hari pertama masuk kantor pasca libur lebaran. Foto : Kardono / anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, MUBAR – Libur lebaran telah selesai, para Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib masuk kantor di hari pertama. Jika tidak, sanksi menanti bagi para ASN yang menambah waktu libur.

Di Kabupaten Muna Barat (Mubar), tingkat kehadiran ASN di hari pertama berkantor mencapai 90 persen. Sedang yang tidak berkantor di hari pertama ini, hanya berkuah 140 orang (10 persen) dari total ASN pemerintah Kabupaten Mubar, 1400 ASN.

Tingginya angka kehadiran ASN tersebut, di apresiasi langsung oleh Bupati Mubar, La Ode Muhammad Rajiun Tumada, dalam Apel gabungan Lingkup Pemerintah Kabupaten Mubar, di lapangan Kantor Bupati Mubar, Senin (10/6/2019).

“Alhamdulillah hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, saya apresiasi kehadiran ASN yang sangat luar biasa,” ujar LM Rajiun Tumada.

Pada kesempatan ini juga, LM Rajiun mengingatkan ASN Lingkup Pemerintah Daerah Mubar, untuk harus meningkatkan etos kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan kepala OPD, perangkat desa dan honorer yang hadir pada hari ini. Saya juga meminta kepada kepala Satpol PP agar seluruh petugas PTI (petugas tindak internal) untuk segera melaporkan absensi khusus hari pertama kerja ini saja diluar laporan perbulan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Mubar, L.M. Husain Tali, mengungkapkan berdasarkan absensi yang dilakukan oleh PTI usai melaksanakan apel gabungan, sekitar 140 ASN yang tidak berkantor di hari pertama usai libur lebaran. Sedangkan, total jumlah ASN Lingkup Pemda Mubar sebanyak 1400 orang.

“Jadi ASN yang tidak berkantor di hari pertama usai libur lebaran 140 orang atau sekitar 10 persen. Dan kehadiran ini cukup luar biasa,” ucapnya.

Kata dia, bagi ratusan ASN yang tidak berkantor pada hari pertama ini akan diberikan sanksi. Lanjut dia, sanksinya berupa pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas.

“Untuk ASN yang hadir pada hari pertama ini, nama-namanya akan dikirim di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan selanjutnya akan diberikan sanksi hukuman disiplin,” jelasnya.

Laporan : Kardono

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •