Hasil Audit BPK, Jaliman Madi Bongkar Dugaan Korupsi Berjamaah di DPRD Wakatobi

oleh -11 views
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, WAKATOBI – Jaliman Madi, anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Amanat Nasional (PAN) membongkar adanya dugaan korupsi berjamaah ditubuh instansi DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditaksir merugikan Keuangan Negara hampir Rp 2 miliar.

Dugaan korupsi berjamaah tersebut, dibeberkan Jaliman Madi pada saat rapat penutup bersama Pemerintah Daerah untuk pembahasan Rumusan Amandemen DPRD Kabupaten Wakatobi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi atau hasil audit BPK Tahun Anggaran 2018 di ruang sidang kantor DPRD.

Dugaan kerugian negara yang hampir Rp 2 miliar itu, ditangkap basah oleh Jaliman Madi pada saat pembahasan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan dari Badan Periksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dari Laporan hasil audit BPK RI tersebut, tidak ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh ketujuh Anggota DPRD yang telah mengundurkan diri tanggal 20 September 2018 lalu sebagai syarat PKPU untuk mencalonkan diri kembali pada pemilu yang lalu, yang juga sempat menjadi polemik pada saat itu.

Untuk diketahui, ketujuh anggota DPRD tersebut adalah Muhammat Ali dan Sutomo Hadi dari Partai PDIP, H. Hamirudin, Sukardi Ruda, Badalan, H. Muksin, dan Ariati dari Partai PAN yang masih menjalankan hak dan kewajibanya setelah mengundurkan diri, dengan dalih belum ada Surat Keputusan (SK) dari Gubernur.

Setelah adanya SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 97 untuk PDIP dan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Sultra nomor 163, 164, 165, 174, dan 175 untuk PAN Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil PAW sisa masa jabatan 2014-2019, dinyatakan bahwa anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sejak tanggal 20 September 2018.

Sehingga Jaliman menanggapi, dari SK Gubernur Sulawesi Tenggara yang menyatakan pemberhentian Anggota DPRD yang dimaksud, harusnya mengembalikan keuangan negara karena masih manerima hak-haknya baik perjalanan dinas maupun gaji dan tunjangan lainya sampai dengan kurang lebih bulan februari 2019 untuk Muhammad Ali dan Sutomo Hadi sedangkan H. Hamirudin dan kawan-kawanya sampai bulan Maret 2019.

“Mereka-mereka yang berhenti dari anggota DPRD karena mencalonkan diri kembali dari partai yang berbeda dan mendapatkan legalitas pemberhentian SK gubernur sejak tanggal 20 semptember 2018 masih menerima gaji lebih kurang setengah tahun, itu tidak menjadi temuan padahal itu miliyaran rupiah, kenapa yang begitu banyak tidak jadi temuan BPK sedangkan yang hanya puluhan puluhan itu jadi temuan, apa sebenarnya yang diperiksa,” tegas Jaliman Madi, Senin, (8/7).

Olehnya itu, Jaliman madi menyarankan kepada ketua DPRD dan Anggota agar melakukan klarifikasi terhadap hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Perintah Kabupaten Wakatobi tahun Anggaran 2018.

Laporan : Syaiful

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •