Hasil PSU Bombana Dinilai Cacat Hukum

oleh -36 views
Tim kuasa hukum dan Kasra Karu Munara usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi RI. Foto : Kuasa Hukum Kasra for anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Selasa (11/7/2017) kemarin, telah menggelar sidang terhadap sengketa Pilkada Kabupaten Bombana 2017 dengan agenda mendengarkan laporan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Bombana di 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam persidangan yang digelar di lantai 2, Gedung MK RI Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh pihak penyelenggara Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bombana, KPU Sultra, Panwas Bombana, Bawaslu Sultra, KPU RI dan Bawaslu RI, terkuak bahwa penyelenggara Pilkada yakni KPU Bombana tidak siap dan tidak profesional dalam melaksanakan PSU di 7 TPS.

Kuasa Hukum Pasangan nomor urut 1 Kasra Jaru Munara – Man Arfa, Ridwan Darmawan mengatakan ketidaksiapan penyelenggara Pilkada terlihat dari Sk para KPPS yang dikeluarkan dan ditandatangani pada 17 Juni 2017, dengan kata lain Sk pengangkatan KPPS ditandatangani 10 hari setelah pelaksanan PSU. Harusnya Sk pengangkatan KPPS ditandatangani sebelum PSU dilaksanakan.

“Pantauan Panwas Bombana dan Bawaslu Sultra bahwa Sk KPPS ditandatangani setelah PSU dilaksanakan. Ini merupakan pelanggaran administrasi dan kode etik, serta pidana” ujar Ridwan Darmawan, Selasa (11/7/2017) malam, via seluler.

Dengan demikian, Ridwan Darmawan beserta kuasa hukum pasangan Kasra Jaru Munara-Man Arfa menilai pelaksanaan PSU Pilkada Bombana cacat hukum dari mulai persiapan sampai hasil Rekapitulasi PSU, karena KPPS tidak mempunyai legal standing untuk melaksanakan PSU sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Selain itu, juga ada pemilih di bawah umur yang sudah di coret di proses validasi data pemilih, tetapi saat pelaksanaan PSU di berikan hak pilih oleh penyelenggara. Dengan temuan dan adanya pelanggaran maka sudah sewajarnya MK mengabulkan permohonan pemohon (Kasra Jaru Munara-Man Arfa, red) untuk memerintahkan kepada Termohon yakni KPU-Kab Bombana untuk melaksanakan PSU jilid 2 di 7 TPS di Kabupaten Bombana. Dan KPU RI untuk mengambil alih PSU jilid 2,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra Hamirudin Uddu membenarkan bahwa Sk pengangakatan KPPS dikeluarkan pada 17 Juni 2017, 10 hari pasca pelaksanaan PSU.

“Hasil klarifikasi dari PPK Poleang Tenggara diketahui ada percakapan Ketua KPU Bombana lewat WhatsApp pada tanggal 17 Juni, sekitar pukul 00:30 Wita mengirim print screen WhatsApp, Ketua KPU Bombana meminta untuk segera buatkan Sk KPPS dengan tanggal dikasih mundur, yakni dimundurkan ke 15 mei,” ujar Hamirudin Uddu, Selasa (11/7/2017) malam, via seluler.

Lanjut, Hamirudin Uddu menjelaskan dengan demikian Bawaslu menilai KPU Bombana kurang profesional. Dan ini merupakan pelanggaran administrasi dan kode etik.

“Etiknya kami teruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dan untuk menilai apakah hasil PSU Bombana cacat hukum atau tidak, itu menjadi kewenangan MK untuk menilai,” katanya.

Untuk diketahui, usai mendengarkan laporan PSU, MK meminta seluruh pihak bail pemohon (Kasra Jaru Munara – Man Arfa) dan Termohon (Penyelenggara Pilkada, KPU) untuk menunggu jadwal sidang selanjutnya.

Dalam PSU Bombana yang digelar pada 7 dan 10 Juni 2017 lalu, pasangan Tafdil-Johan Salim mengungguli pesaingnya dengan memperoleh suara 1046, sedangkan pasangan Kasra Jaru Munara-Man Arfa hanya memperoleh suara sebanyak 1016 suara.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •