Hidayatullah: Lembaga Survei yang Tak Terdaftar di KPU Tidak Boleh Rilis

oleh -75 views
Ketua KPU Provinsi Sultra, Hidayatullah

ANOATIMES.ID, KENDARI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah menegaskan bahwa lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU tidak boleh merilis hasil survei.

Aturan tersebut sangat jelas di atur pada PKPU 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

“Sangat jelas di atur pada PKPU 8 tahun 2017 pasal 46,47 dan 48,” tegas Hidayatullah, Jumat (27/4).

Lanjut, Hidayatullah menjelaskan pada pasal 47 point 1 berbunyi survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan oleh Lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dan pada poin 2 berbunyi pendaftaran lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

b. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Dan pasal 48 point 1 berbunyi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen Lembaga Survei, sedangkan point 2 berbunyi pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara,” ungkap orang nomor wahid di Jajaran KPU Provinsi Sultra.

“Demikian tentang Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada Pilgub Sultra 2018 harus wajib mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

Soal apabila ada lembaga survei yang merilis hasil survei namun belum terdaftar di KPU, Hidayatullah mengatakan sudah menjadi kewenagan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra untuk memproses.

“Itu tidak boleh, dan diluar tanggung jawab KPU Sultra. Saat ini baru 1 (satu) Lembaga Survei terdaftar di KPU Provinsi Sultra yaitu untuk lembaga Survei Indo Barometer dengan Direkturnya Muhammad Qodari,” ungkapnya.

Laporan : Awi