HIPMI: Larangan Ekspor Bikin Kebingungan Pemilik Ore Nikel Kadar 1,7 Persen

oleh -214 views
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, JAKARTA – Pemerintah telah memberlakukan larangan ekspor ore nikel sejak 1 Januari 2020. Keputusan tersebut membuat para pengusaha tambang menjadi kebingungan dalam melakukan penjualan ore nikel, terkhusus nikel yang berkadar 1,7 persen.

Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor nikel sangat berdampak pada pengusaha tambang sebab smelter dalam negeri hanya menerima nikel dengan kadar 1,8 persen.

“Dimana para pengusaha tambang menjual nikelnya yang berkadar 1,7 persen?,” ujar Mardani H Maming dalam Forum Dialog HIPMI tentang Prospek Industri Nikel Dalam Negeri yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat BPP Hipmi Sahid Sudirman Center, Jakarta, Jumat (28/2).

Persoalan tidak hanya disitu kata Mardani, orang nomor wahid di BPP HIPMI itu menuturkan kendala juga kerap ditemui dalam proses penjualan ore nikel ke smelter yakni di proses surveyor. Dirinya meminta agar pemerintah menetapkan surveyor dari kedua belah pihak antara pemilik smelter dengan pengusaha tambang.

“Inilah yang kita perjuangkan bersama-sama untuk pemerintah hadir mengambil jalan tengah,” katanya.

Mardani mengapresiasi pemerintah dengan adanya wacana penetapan harga ore nikel US$ 30 per metrik ton. “Kemarin baru disampaikan, kita mengucapkan terima kasih karena harga nikel HPM (Harga Patokan Mineral) sudah mau diputuskan dengan harga US$ 30 per metrik ton FoB tongkang,” ungkapnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •