Ini Jadwal Pembacaan Putusan Akhir Sengketa Pilkada Bombana

oleh -0 views
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI). Foto : Ikram
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, JAKARTA – Setelah melalui beberapa kali persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Kini perkara sengketa hasil putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara akan segera menjalani sidang pembacaan putusan akhir.

Berdasarkan jadwal sidang yang tercantum dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id, jadwal sidang Perkara Pilkada Kabupaten Bombana akan dilaksanakan, Rabu (26/4/2017) pukul 23.30 WIB di ruang sidang panel 1 gedung Mahkamah Konstitusi RI.

Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana nomor urut 1, Kasra – Man Arfa (selaku pemohon), Ridwan Darmawan membernarkan hal tersebut.

“Ya, Jadwal sidang pembacaan putusan akhir akan dilaksanakan Kamis (26/4/2017). Disitu nanti akan diketahui apakah akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau tidak, ” ujarnya, Jumat, (21/4/2017) di Jakarta.

Ridwan mengatakan pihaknya optimis gugatan mereka (pemohon, red) akan diterima oleh hakim MK dan dilaksankan PSU.

“Kami optimis. Sebelumnya kami sudah berikan kesimpulan ke MK diantaranya beberapa dalil gugatan kami berdasarkan fakta persidangan terbukti dan diperkuat dengan saksi yg kami ajukan serta juga saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. bahkan juga ahli yg diajukan oleh pihak terkait juga cendrung menguatkan dalil yang kami ajukan seperti terkait pembukaan kotak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian juga terkait sifat imperatifnya rekomendasi Panwas untuk KPU-Kabupatan agar menggelar PSU berkaitan dengan pelanggaran yg telah dilakukan oleh Termohon, ” ungkapnyam

Sementara itu, pihak termohon dan terkait memlaui kuasa hukumnya, Taufik Basari mengatakan pihaknya optimis bahwa permohonan pemohan akan ditolak oleh hakim MK.

“Inti kesimpulan kami ialah pertama: dalil-dalil pemohon tidak terbukti karena dari keterangan saksi yg disampaikan di persidangan tidak ada satupun saksi yang mendukung dalil pemohon. Ke dua : rekomendasi Panwas nomor 029 dan 038 mengandung kekeliruan fatal dan cacat hukum. Ke tiga : permohonan pemohon juga memiliki kesalahan formil yakni petitum permohonan pemohon keliru sebab pemohon meminta SK KPU tentang penetapan hasil dibatalkan seluruhnya tapi kemudian meminta PSU di beberapa TPS, ke empat : dalam persidangan juga terungkap fakta tidak ada perubahan perhitungan suara sama sekali. Hitungan di TPS, kecamatan sampai kabupaten semuanya sama dan tepat, ” jelasnya.

Laporan : Azwirman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •