Ini Lembaga Survei dan Pemantau yang Terdaftar di KPU Sultra

oleh -54 views
Ketua KPU Sultra, Laode Abdul Natsir
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sultra merilis nama-nama Lembaga Survei dan Pemantau yang terdaftar dan terakteditasi di KPU Sultra.

Dalam rilis KPU Sultra yang disampaikan Ketua KPU Sultra, Laode Abdul Natsir hanya ada lima Lembaga Survei dan dua Lembaga Pemantau yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Sultra.

Berikut nama Lembaga Survei yang terdaftar:

  1. Indo Barometer (Muhammad Qodari).
  2. The Halu Oleo Institute (Naslim Sarlito Alimin).
  3. Jaringan Suara Indonesia (JSI (Fajar S. Tamin).
  4. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) (Djayadi Hanan).
  5. Indikator Politik Indonesia (Burhanuddin Muhtadi).

Berikut Lembaga Pemantau yang terdaftar:

  1.  KIPP Sultra (Muhammad Nasir).
  2. Perhimpunan Rakyat Sulawesi Tenggara (PERS-SULTRA) (Ardin)

“Yang terdaftar dan / atau terakreditasi di KPU Sultra hanya 5 (lima) lembaga, sehingga yang menjadi fokus kami pada lembaga yang terdaftar secara resmi dimaksud, kami juga sudah menyampaikan surat resmi kepada lembaga survei dimaksud tentang hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya serta sanksi,” ujar Laode Abdul Natsir, Sabtu (23/6) via seluler.

Lanjut Bang Ojo (sapaan akrab Laode Abdul Natsir menjelaskan Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan cepat lintas daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus mendaftar di KPU Provinsi, sedangkan Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus mendaftar di KPU/KIP Kabupaten/Kota,” katanya.

KPU menyiapkan sanksi terhadap lembaga survei yang tidak terdaftar atau tidak terakreditasi namun tetap mempublikasi hasilnya surveinya.

“Yang belum terakreditasi di KPU berpotensi melanggar ketentuan pasal 48, 49 PKPU 8/2017 dan jika ada pengaduan masyarakat dapat diproses berdasarkan ketentuan pasal 50 PKPU 8/2017,” katanya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •