Ini Penjelasan Rektor UHO Terkait FTIP dan FIA

oleh -101 views
Wakil Rektor 1, La Hamimu
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof Muhammad Zamrun melalui Wakil Rektor I, La Hamimu angkat bicara terkait tuntutan mahasiswa FTIP dan FIA.

“Saya sudah mandatkan ke Wr 1 dan humas. Nanti ke Wr 1 saja ya,” singkat Prof Muhammad Zamrun, via seluler, Selasa (21/11/2017) malam kepada anoatimes.id.

Sementara itu, Wakil Rektor 1, La Hamimu yang ditemui anoatimes.id, Rabu (22/1/2017) di ruang kerjanya mengatakan pihak rektorat akan mempertanyakan ke Kementrian Riset Teknologi (Kemenristek) Pendidikan Tinggi (Dikti) terkait tuntutan mahasiswa menyangkut FTIP dan FIA.

Baca Juga : Ratusan Mahasiswa UHO Ancam Polisikan Rektornya

“Rektor pada prinsipnya tetap akan memfasilitasi, mempertayakan ke Kementrian tapi kalau memang tidak bisa, tidak bisa juga kita paksakan,” ujar La Hamimu.

Lebih lajut, La Hamimu menjelaskan perintah untuk pengalihan pengelolaan FTIP dan FIA ke Fakultas yang memiliki izin merupakan dari Kemenristek Dikti. Dan keputusan itu sudah melalui pengkajian dari pihak Kemenristek Dikti.

Ratusan mahasiswa FTIP UHO Kendari berunjuk rasa di depan Gedung Rektorat UHO menuntut menolak pengembalian kembali FTIP ke Fakultas Induk. Foto : Awi / anoatimes.id

“Itu perintah dari Kemenristek Dikti, yang mana FTIP dan FIA pengelolaan di kembalikan ke fakultas yang ada izinnya,” katanya.

“FTIP dan FIA tidak memiliki izin dari Kementrian, hanya SK internal yang ditanda tangani rektor dengan atas nama Mensristek. Dalam perjalannanya pihak UHO sudah beberapa kali mengajukan ke Kementrian namun Kementrian tidak menyetujui, bukan hanya sekali kami bersurat ke kementrian, ini surat balasan kementrian di tahun 2016, dan 2017, kami terus melakukan perbaikan naskah akademik namun tetap Kementrian tidak menyetujui,” tuturnya.

Apa Apalasan Kementristek Dikti Tidak Menyetujui?

Pihak Kementrian melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap empat (4) Fakultas yang UHO ajukan yakni FTIP, FIA, FITK (Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian) dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dari empat yang di usulkan UHO ke Kementrian, dua (2) yang diperintahkan untuk dikembalikan pengelolaannya yakni FTIP dan FIA.

“Sedangkan duanya diminta untuk diperbaiki,” kata La Hamimu.

Selain itu, ada lima alasan Kemenristek Dikti tidak menyetujui yaitu, Jumlah Program Studi (prodi) yang minim, Jumlah Mahasiswa, DOsen, Tenaga Kependidikan dan Gedung.

Perwakilan mahasiswa FTIP saat melakukan pertemuan dengan rektor UHO. (Foto sesaat sebelum Rektor UHO, Prof Muhammad Zamrun meminta sejumah awak media keluar).

“Alasannya juga untuk mendukung birokrasi dan efisiensi program studi,” tuturnya.

“Soal perbedaan data mahasiswa FTIP di Dikti dan Pustik, kami tidak tahu kapan Kementrian ambil datanya, sebab berdasarkan data dinas akademik jumlah mahasiswa FTIP adalah 984 orang, sedangkan yang di Dikti 196 orang,” ungkapnya.

Pembentukan Fakultas Terkendala Moratorium

Pada dasarnya setiap Perguruan Tinggi berhak untuk mendirikan atau membentuk Fakultas maupun Prodi, namun sejak diberlakukannya moratorium dari Kemenristek Dikti tertanggal 31 Oktober 2017 tentang pembentukan fakultas maka semua Perguruan Tinggi tidak boleh lagi membentuk fakultas.

“Ada moratorium Menristek Dikti bahwa diminta untuk setiap Perguruan Tinggi tidak lagi membentuk Fakultas. Bukan hanya UHO tapi semuanya, sedangkan yang sudah ada akan di evaluasi kembali,” ungkapnya.

Bagaimana Nasib Para Mahasiswa dan Alumni FTIP dan FIA?

Dengan adanya perintah dari Kemenristek Dikti bahwa fakultas FTIP dan FIA dikembalikan ke Fakultas awal, mahasiswa maupun alumni FTIP dan FIA tidak perlu khawatir, sebab program studi tetap ada, yang tidak ada hanya fakultas.

“Bagi mahasiswa tidak perlu khawatir, untuk akreditas prodi tetap, kurikulum kan kurikulum prodi bukan fakultas, untuk mata kuliah yang sudah diluluskan dapat di konversi, kan bisa saja pak Rektor membuatkan konversi. Kami jamin tidak ada masalah,” tegasnya.

“Untuk alumni, legalitas ijasah mereka tidak ada masalah. Tidak akan ada istilah ijasah mereka tidak sah pasti legal. Di kmentrian itukan pasti ada namanya mereka, dan dikementrian itu yang di cek bukan fakultas tapi prodi,” imbaunya.

Laporan : Awi

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •