Investasi Tambang Diduga Faktor Pemicu Banjir Bandang di Konut

oleh -253 views
Banjir bandang kembali melanda Kabupaten Konawe Utara, Rarbu, (26/2/2020). Foto : Istimewa.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Juni 2019 lalu, tragedi banjir bandang di Kabupaten Konawe Utara banyak menimbulkan banyak kesengsaraan di masyarakat, infrastrukturpun juga hancur. Ribuan rumah warga terendam air bercampur lumpur berwarna kuning, tidak sedikit pula rumah yang terbawa derasnya arus banjir bandang. Kala itu, diduga investasi tambang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya banjir bandang.

Rabu, (26/2/2020) dini hari, sekitar pukul 04.00 Wita, Kabupaten Konawe Utara kembali di landa banjir bandang. Kali ini banjir bandang menghantam hunian sementara yang terletak di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia. Hunian sementara itu merupakan tempat tinggal sementara yang dibangunkan pemerintah untuk para korban banjir bandang pada Juni 2019 lalu.

Sudah jatuh ketiban tangga lagi, begitulah yang dialami masyarakat Desa Puusuli, belum hilang derita pahit di Juni 2019 lalu, kini kembali diperhadapkan dengan musibah yang sama. Salah siapa dan siapa yang yang harus bertanggung jawab?

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Konut Jasmidin seperti dikutip dari Topiksultra.com mengatakan jika banjir bandang yang menghantam Hunian Sementara (Huntara) Desa Puusuli akibat aktifitas tambang yang beroprasi di wilayah itu.

“Air dari gunung tergenang dipenampungan ore, jadi air yang tertampung di penampungan ore jebol hingga mengakibatkan banjir bandang dan menghantam huntara,” ungkapnya.

Jasmidin berjanji akan membenahi kembali Huntara berkoordinasi dengan Pemda Konut dan unsur lainnya ketika air surut.

“Besok kami akan turun kembali bersama dinas dinas terkait untuk bersama sama membenahi huntara yang terkena banjir bandang kususnya lima puluh kepala keluarga yang terkena dampak parah,” jelas Jasmidi.

Sementara itu, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Komisi III Sudirman mengatakan, musibah banjir bandang yang melanda Kabupaten Konawe Utara diakibatkan adanya penambangan tanpa reklamasi, sehingga menyebabkan hutan gundul dan tak ada lagi hutan untuk menyerap air.

Menurut dia, longsor dari pegunungan yang menyebabkan turunnya tanah ke sungai, menjadi salah satu penyebab pendangkalan di sungai, yang mana ketika hujan turun sungai tersebut tak mampu lagi menampung debet air yang begitu banyak karena telah mengalami pendangkalan.

“Kami mendukung investasi pertambangan, tapi dengan mengikuti kaedah-kaedah pertambangan dengan benar. Investasi pertambangan diharapkan mensejahterakan masyarakat bukan menyengsarakan rakyat,” ujar politisi Partai PKS ini, Kamis 27 Februari 2020.

Sudirman menegaskan, bahwa dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2018, wajib hukumnya perusahaan tambang melakukan reklamasi. Akan tetapi, regulasi tersebut terkesan hanya menjadi turan tanpa pelaksanaan.

“Pemerintah harus tegas menerapkan regulasi tersebut. Reklamasi itu penting untuk menjaga keseimbangan alam. Tapi, dana Jamrek justru dibiarkan mengendap di bank, akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •