JPU Minta Hak Politik Nur Alam Dicabut

oleh -0 views
Suasana proses sidang perdana Nur Alam beberapa saat lalu. Tampak Nur Alam berbatik Biru tengah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto : Kausa Hukum Nur Alam for anoatimes.id
  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    23
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Kamis (8/3), Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam menjalani sidang penuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Dalam sidang tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada majelis hakim agar hak politik Nur Alam dicabut selama 5 tahun pasca Nur Alam menjalani hukumannya.

Dikutip dari Fajar.co.id menurut Jaksa, Nur Alam terlibat korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Alhasil, Nur Alam dituntut 18 tahun penjara serta denda Rp 1 Miliar subsider 1 tahun penjara.

Selain itu, jaksa juga menuntut untuk hak politik Nur Alam dicabut selama 5 tahun setelah selesai jalani hukuman. Jaksa juga menuntut Nur Alam membayar uang pengganti Rp 2,7 Miliar dengan perhitungkan harga satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Primer, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam penyidikan.

Jika tidak dibayarkan uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup maka dipidana penhara 1 tahun.

“Menyatakan terdakwa Nur Alam terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata JPU KPK saat membacakan surat tuntutan.

Untuk diketahui, di tahun 2018 Provinsi Sultra akan menjalani Pilkada setentak yakni Pemilihan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Baubau, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Bupati dan Wakil Bupati Konawe.

Laporan : Awi

  •  
    23
    Shares
  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  
  •