Jubir KPK: Keterangan Ketua KPU Sultra Sangat Dibutuhkah

oleh -8 views
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. Foto : Istimewa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Terkait pemanggilan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan kesaksian dari Hidayatullah sangat dibutuhkan penyidik.

Sebab, dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari Non Aktif Adriatma Dwi Putra (ADP), ikut juga ditetapkan sebagai tersangka seorang Calon Gubernur Sultra periode 2018-2023 Ir Asrun (ayah kandung ADP).

Seperti dikutip dari Fajar.co.id Hidayatullah dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait dengan dana kampanye Asrun sebagai calon gubernur.

“Kami ingin meminta keterangan saksi Hidayatullah terkait dengan dana kampanye Pilgub Sultra yang diikuti tersangka Asrun,” kata Febri.

Febri mengaku, untuk kepentingan penyidikan, keterangan Hidayatullah sangat dibutuhkan untuk tersangka Adriatma Dwi Putra mengingat penyidik ingin menggali informasi mengenai dana kampanye yang digunakan oleh Asrun dalam Pilgub Sultra berpasangan dengan mantan Bupati Wakatobi dua periode, Hugua.

“Saat ini penyidik tengah mendalami informasi terkait dengan dana kampanye. Untuk memastikan uang yang terjadi transaksi tersebut adalah uang yang sesuai dengan pasal suap. Ini terpisah dengan dana kampanye,” tambahnya.

Sebelumnya juga, mantan Kepala BPKAD Fatmawati Faqih yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka bersama ADP, Asrun dan seorang pengusaha, Direktur PT Bangun Sarana Nusantara (BSN) Hasmun Hamzah, bernyanyi dihadapan penyidik KPK bahwa dirinya meminta sejumlah uang kepada Hasmun Hamzah yang akan digunakan untuk biaya politik cagub Asrun-Hugua

“Kebutuhan biaya politik yang tinggi. Ini dari beberapa hasil penyelidikan sementara mereka mengakui biaya politik yang tinggi,” kata Wakil Ketua KPK, Basariah Pandjaitan dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Kamis, (1/3) awal bulan lalu.

Biaya politik yang dimaksud adalah terkait dengan pembiayaan kampanye, biaya saksi-saksi hingga mahar politik yang harus diberikan calon untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada.

“Seperti kita ketahui perlu biaya kampanye, biaya saksi, dan masih banyak lagi termasuk mahar,” tambahnya.

Untuk diketahui selain Hidayatullah, ada juga dua nama lainnya yang dipanggil penyidik KPK yakni Staf Keuangan PT Sarana Pekasa Eka Lancar, Suhar dan Direktur PT Kendari Siusiu, Ivan Santri Jaya Putra.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •