Kasus Dugaan Desa Fiktif di Konawe, Begini Kata Pengamat Hukum

oleh -9 views
Laode Bariun
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES,ID. KENDARI – Provinsi Sulawesi Tengara (Sultra) kini menjadi sorotan publik naisional karena adanya dugaan puluhan desa fiktif yang ada di Kabupaten Konawe. Kasus dugaan desa fiktif tersebut kini tengah di proses di Polda Sultra, bahkan mendapat pengawasan dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Dugaan desa fiktif tersebut diindikasikan merugikan keuangan negara, sebab dana desa telah digelontorkan oleh pemerintah pusat. Terkait itu, Pengamat hukum dari Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) La Ode Bariun angkat bicara. Menurutnya dalam proses penangannya yang menjadi sorotan jangan hanya Bupati dan DPRD. Harus dimulai dari tingkatan bawah seperti Kecamatan.

“Ini harus dicari siapa camatnya yang mengusulkan waktu itu dan dimana desanya. Setelah itu BPMD ke pemerintahan kemudian ke bupati. Dari hasil semua itu dibawah ke DPRD untuk disetujui,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/11/2019).

Direktur Pascasarjana Unsultra ini menilai secara prosedur banyak pihak terlibat didalamnya. Sebab pengusulan desa tidak semata-mata Pemerintah dan DPRD. Semua pemangku kepentingan mengetahui pengusulan desa artinya dari hulu sampai hilir harus diproses.

“Ini kalau menurut saya adalah (korupsi) berjamaah, karena tidak mungkin kalau umpamanya Pemerintah dan DPRD menerima barang jadi,” katanya.

Laporan : Jayusman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •