Kemendagri : Kepala Daerah Jangan Takut Terjerat Korupsi Saat Realisasikan Anggaran

oleh -45 views
Sosialisasi Kerjasama Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tipikor pada Penyelenggaraan Pemerintah, Kamis (31/5), di salah satu hotel di kota Kendari. Foto : Jayusman / anoatimes.id
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Kepala daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah tidak perlu takut terjerat tindak pidana korupsi (Tipikor) saat merealisasikan anggaran.

Demikian dikatakan Inspektur Dua Kemendagri, Dr Sugeng Hariyono, dalam Sosialisasi Kerjasama Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tipikor pada Penyelenggaraan Pemerintah, Kamis (31/5), di salah satu hotel di kota Kendari.

“Kepala daerah tidak perlu takut eksekusi anggaran, karena dengan menjalankan anggaran berarti serapan anggaran mendorong realisasi pembangunan daerah,” ucapnya di hadapan Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi, beserta bupati/walikota se-Sultra.

Sugeng menerangkan, ketakutan itu muncul karena kuatir jika terjerat tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menjadi momok menakutkan kepala daerah di Indonesia. Tidak seperti prasangka yang ada, kalau masyarakat melaporkan indikasi penyimpangan anggaran kepala daerah berindikasi korupsi.

Di pasal 385 uu nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda kata dia, ada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berwenang menerima pengaduan masyarakat atas adanya penyimpangan.

“Jika pelanggaran sifatnya administratif itu diserahkan kepada APIP untuk ditangani sendiri, tapi jika pelanggaran yang bersifat pidana baru diserahkan ke penegak hukum,” sambungnya.

Sedangkan Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sultra, Masnaeny Jabir, menjelaskan, jika kasus aduan masyarakat indikasi pidana korupsi diserahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum).Intinya bila ada aduan korupsi lalu inspektorat tangani, maka polda dan kejati tdk ikut campur.

“Tapi jika berindikasi pelanggaran administrasi diserahkan ke APIP untuk beri sanksi administrasi,” ujarnya.

Namun otomatis lepas pengawasan polda kejati, Masnaeny melanjutkan, APH tetap menunggu hasil laporan inspektorat apa ada indikasi korupsi atau administrasi.

“Bapak ibu tdk usah ragu, problemx penyerapan anggaran. ASN takut eksekusi anggaran maka solusix buat rencana anggaran, jangan buat laporan di akhir tahun anggaran itu bisa jadi perhatian polisi dan jaksa,” imbaunya.

Dia menyarankan APIP dan APH tiap bulan diskusi terkait apa pidana atau adm. Jika pidana ditindaklanjuti APH, dan jika pelanggaran administrasi ditangani APIP.

Laporan : Man

  •  
    18
    Shares
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •