Kementerian PUPR: Proyek Bendungan Pelosika Tidak Dibatalkan

0
211
Rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sultra, di ruang pola kantor gubernur Sultra, Kamis (7/6). Foto : Jayusman / anoatimes.id

ANOATIMES.ID. KENDARI – Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal dilanjutkan kembali.

Kabar tersebut disampaikan Kepala Pusat Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ni Made Sumirasih, dalam rapat kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dengan Komisi 5 DPR RI, Kamis (7/6), di ruang pola Kantor Gubernur Sultra.

“Jadi bendungan Pelosika cuma dipending pembangunannya bukan dibatalkan seperti info tersebar selama ini khususnya di Sultra,” ucapnya di hadapan anggota Komisi 5 DPR RI dan Sekda Sultra, Hj Isma dan Plt Bupati Konawe, Parinringi.

Ni Made menjelaskan, dipendingnya proyek bendungan karena masih dibicarakan proses penganggaran, apakah menggunakan APBN atau utang luar negeri dari pemerintah China.

Dipaparkannya, bendungan Pelosika salah satu dari empat proyek bendungan di Indonesia yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dibiayai APBN.

“Karena itu Kementerian PUPR tetap memasukkan bendungan Pelosika dalam PSN. Jadi tidak benar proyek ini dibatalkan,” ucapnya kembali menegaskan.

Ia mengatakan, bila proyek bendungan bisa menyediakan air baku 750 liter perdetik ini masuk PSN, diperkirakan pemerintah harus menyediakan dana sekitar Rp. 1,4 triliun.

“Bulan Maret 2018 Kementerian PUPR sudah menyurat pada Kementerian Keuangan agar proyek bendungan Pelosika tetap dimasukkan dalam APBN,” terangnya.

Di tempat sama, anggota Komisi 5 Ridwan Bae setuju jika proyek dibiayai APBN tanpa perlu berutang pada pemerintah China.

“Kalau proyek ini dibiayai oleh pemerintah China, saya khawatir menimbulkan masalah karena kita tahu China bukan cuma investasi tapi juga memasukkan tenaga kerjanya untuk membangun proyek mereka,” ungkapnya seraya menyebut kasus tenaga kerja asing di Morosi.

Sekda Pemprov Sultra, Hj. Isma menuturkan, bendungan Pelosika masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP), tepatnya di kawasan wilayah pertanian Wawotobi Kabupaten Konawe.

“Proyek pemerintahan Presiden Jokowi ini, direncanakan 5.800 lahan masyarakat dibebaskan,” tuturnya.

Isma mengatakan, jika bendungan berdiri, ada 4.371 hektar lahan tergenang terdiri dari 3.561 hektar kawasan hutan dan 810 hektar kawasan non hutan serta hilangnya beberapa infrastruktur seperti jembatan Uluiwoi.

“Jumlah kepala keluarga (KK) terkena dampak pembangunan bendungan sebanyak 2.354 KK yang tersebar di 23 desa,” paparnya.

Laporan : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here