Kementrian PUPR Kucurkan Anggaran Bedah Rumah di Konkep

0
125
Wakil Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Andi Muhammad Lutfi saat memberikan bantuan secara simbolis kepada masyarakat. Rabu (18/7). Foto: Jovi / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KONKEP – Tahun ini, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengucurkan anggaran bedah rumah terhadap 408 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Wakil Bupati Konkep, Andi Muhammad Lutfi mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembedahan RTLH agar dapat berjalan dengan lancar.

“Program ini terlaksana karena usaha kita semua, karena doa kita semua, kalau ada oknum yang ingin memanfaatkan program ini untuk mendapat keuntungan sendiri, cepat lapor sama Pak Bupati, Lapor sama saya (Wabup), lapor sama Pak Sekda, apalagi kalau ada yang mengkaitkan dengan suasana politik 2019 nanti,” tegas Andi Muhammad Lutfi, Rabu (18/7) kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Konkep, Danyal gang ditemui diruang kerjanya mengatakan dari 408 unit RTLH yang akan dibedah tahun ini terbagi dua jalur yakni reguler dan strategis, jalur reguler sebanyak 308 unit sementara jalur strategis sebanyak 100 unit.

“Kalau jalur reguler pelaksanaannya sudah dalam proses, yaitu sebanyak 308 RTLH yang di bedah di dua kecamatan yakni Kecamatan Wawonii Selatan sebanyak 198 rumah dengan rincian, Desa Wawo One 39 rumah, Wawo Uso 39, Wawo Uso Baru 30, Kelurahan Sawaea 30, Puuwatu 60. Kemudian Kecamatan Wawonii Utara sebanyak 110 rumah, rinciannya Desa Palingi 30 unit, Palingi Barat 20, Palingi Timur 20, Mawa 20 dan Lansilowo 20, kalau jalur strategis 100 unit tapi pelaksanaannya dalam waktu dekat ini Insya Allah awal Agustus,” jelasnya.

Adapun jumlah bantuan yang di berikan yaitu sebesar 15 juta per unit yaitu Rp 12.500.000 untuk pembelian bahan dan Rp 2.500.000 untuk penggajian tukang sedangkan untuk memperoleh bantuan bedah rumah tersebut lanjut mantan Kadis Kominfo Konkep itu, masyarakat harus menyediakan atau melengkapi dokumen kependudukan sebagai salah satu syarat utama.

Laporan : Jovi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here