Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Sultra Divonis 1,8 Tahun Penjara

oleh -17 views
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sultra, La Ongke saat mendengarkan putusan Majelis Hakim. Foto : Jayusman / anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID. KENDARI – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari, Senin (28/5), memvonis 1,8 tahun penjara kepada La Ongke, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sultra.

Ketua majelis hakim Hebbin Silalahi. SH, MH menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan buku tahun anggaran 2015 senilai Rp. 1,190 miliar.

“Menjatuhi hukuman 1,8 tahun penjara terhadap terdakwa,” kata Ketua majelis hakim Hebbin Silalahi, dalam putusan dibacakannya.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp. 50 juta, subsider dua bulan penjara. Serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp. 99 juta.

“Dan jika dalam tempo satu bulan tidak bisa membayar uang pengganti maka hartanya disita, dan jika hartanya tidak mencukupi membayarnya maka diganti pidana tiga bulan penjara,” kata hakim Hebbin.

Di tempat yang sama, sebelum La Ongke jalani sidang vonis oleh majelis hakim. Dua rekannya, yaitu Drs. Jalil, MSi dan Aslan, terlebih dahulu disidang.

Jalil, selaku pejabat pembuat komitmen (PKK) pengadaan buku Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sultra, divonis 1,6 tahun penjara ditambah denda Rp. 200 juta subsider dua bulan penjara.

Sama dengan La Ongke, Jalil wajib membayar uang pengganti Rp. 99 juta dan jika tidak membayar ia harus menggantinya dengan pidana satu bulan penjara.

Sedangkan Aslan, Direktur CV. Rapeah Indah Persada kontraktor pengadaan buku Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, diganjar hukuman 1,4 tahun penjara ditambah membayar denda Rp. 200 juta subsider dua penjara.

Berbeda dengan dua rekannya, Aslam mesti membayar uang pengganti sebesar Rp. 128 juta, jika tidak membayar uang pengganti dirinya mesti dibui tiga bulan penjara.

Sidang marathon ini ada kesamaan pasal dikenakan majelis hakim, yaitu pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Di persidangan majelis hakim menyatakan, para terdakwa tidak membuat perincian pembelian buku tapi cuma membuat kenaikan harga pembelian buku.

Majelis hakim menilai mereka menentukan harga buku yang akan dibeli tanpa melihat daftar katalog penjualan. Bahkan tidak sepenuhnya memakai jasa kontraktor, tetapi menyuruh pegawai bawahannya kerjakan proyek itu.

Laporan : Man

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •