Kerugian Negara Capai Rp 2,7 Triliun, KPK Tetapkan Mantan Bupati Konut Tersangka

0
1171
Aswad Sulaiman
Aswad Sulaiman. Foto : Mysultra.com

ANOATOME.ID, KENDARI – Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2007 – 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan Aswad Sulaiman alias ASW (Pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007 – 2009 dan Bupati Konawe Utara periode 2011 – 2016) sebagai tersangka.

” Tersangka ASW selaku Pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007 – 2009 dan Bupati Konawe Utara periode 2011 – 2016 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 – 2014. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangya Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum,” kata Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK dalam pres rilis yang diterima redaksi anoatimes.id, Selasa (03/10/2017)

Lanjutnya, ASW disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, ASW selaku Pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007 – 2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan ijin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

“Atas perbuatannya tersebut, ASW disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas Febri.

Laporan : Rahmat R

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here