Ketua dan Anggota KPU Sultra di Lapor ke DKPP

0
599
Andre Darmawan saat melaporkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sultra ke DKPP. Foto : Istimewa

ANOATIMES.ID, JAKARTA – Tidak hanya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI terkait Hasil Pilkada Sultra, kuasa hukum pasangan Rusda Mahmud – Sjafei Kahar, Andre Darmawan rupanya juga melaporkan Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sultra ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Andre Darmawan melapor ke DKPP RI pada Jumat, 27 Juli 2018 seperti yang tertuang dalam Form IV-P/L-DKPP, tanda terima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) nomor 198/I-P/L-DKPP/2018.

Bukti laporan Andre Darmawan ke DKPP

Kepada anoatimes.id, Andre Darmawan mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh teradu adalah tetap menerima penyetoran Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 nomor urut 1.

“Nomor urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) pada tanggal 24 Juni 2018, pukul 19.38 Wita, padahal telah melawati batas waktu yang ditentukan oleh PKPU No 5 tahun 2017 tentang dana kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 (PKPU 5 tahun 2017) yaitu tanggal 24 Juni 2018 pukul 18.00 Wita,”katanya.

Kata Andri, teradu tidak memberikan sanksi pembatalan calon kepada pasangan Calon (Paslon) AMAN padahal terlambat menyerahkan LPPDK sebagaimana jelas diatur dalam pasal 54 PKPU No 5 tahun 2017.

“Teradu tidak mengumumkan berita acara penerimaan LPPDK karena ingin menyembunyikan kebenaran tentang
keterlambatan penyerahan LPPDK paslon AMAN. Dan Teradu merubah Berita Acara Penerimaan LPPDK yang Asli atau yang benar untuk menunjukan seolah-olah bahwa Pasangan AMAN tidak terlambat menyerahkan LPPDK,”terangnya.

Lanjut Andre menjelaskan pasal yang dilanggar dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilu yakni melanggar pasal 9 huruf a, pasal 10 huruf a pasal 11 huruf c pasal 15 huruf c, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyenggara pemilu.

“Intinya KPU tidak melaksanakan prinsip jujur, prinsip adil, prinsip berkepastian hukum dan prinsip profesional,” jelasnya.

Laporan : Alex

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here