Ketua KPU Sultra Dicecar 17 Pertanyaan oleh Penyidik KPK

oleh -1 views
Ketua KPU Provinsi Sultra, Hidayatullah
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/3) di Kantor KPK di Jakarta.

Hidayatullah mulai diperiksa oleh penyidik KPK pada 13.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Dalam waktu satu setengah jam itu, orang nomor wahid di jajaran KPU Sultra tersebut di cecar 17 pertanyaan seputar kebijakan dan regulasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra.

Melalui pesan WhatsApp pribadinya, Hidayatullah mengatakan dirinya dimintai keterangan atas jabatan Ketua KPU Sultra.

“Ada 17 pertanyaan yang diajukan terkait dengan kabijakan dan regulasi,” ujar Hidayatullah, Rabu (28/3).

Lebih detail, Hidayatullah menjelaskan dari 17 pertanyaan yang diajukan penyidik terhadapnya ada empat hal pokok yang penyidik minta pendalaman dan pemahaman.

Diantaranya:

  1. Proses Pencalonan (mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan Paslon dan Pengundian Nomor urut.
  2. Soal Kampanye terkait metode dan kegaiatan serta jadwal dan waktu kampanye.
  3. Soal Dana Kampanye yang berkaitan dengan sumber dana kampanye, mulai dari mekanisme dan jadwal terkait Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, audit LPPDK oleh Kantor Akuntan Publik.
  4. Soal apakah dirinya mengetahui tentang soal money politik sebelum ditetapkan Paslon. Dirinya mengatakan itu wewenang Bawaslu, bukan wewenang KPU.

“Sebenarnya hanya bersifat pendalaman mekanisme, tata cara, prosedur dan regulasi soal Pencalonan, Kampanye dan Dana Kampanye,” tegasnya.

Mantan Ketua KNPI Sultra ini juga menambahkan apabila penyidik KPK membutuhkan pendalaman regulasi dan teknis-teknis Pilgub, maka penyidik akan ke Kendari atau meminta bantuan siapa yang akan bisa dimintai keterangan untuk menambah khasanah KPK terkait pendalam pemilihan baik KPU maupun Bawaslu Sultra.

Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap Hidayatullah sebagai saksi dan menyangkut adanya Calon Gubernur Sultra Asrun yang ikut tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kendari, bersama Wali Kota Kendari Non Aktif Adriatma Dwi Putra (ADP) dengan Direktur PT Bangun Sarana Nusantara (BSN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •