KPK Beri Kebijakan Pada Ketua KPU Sultra

oleh -5 views
Ketua KPU Provinsi Sultra, Hidayatullah
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah sebelumnya dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/3) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap mantan Wali Kota Kendari Non Aktif Adriatma Dwi Putra (ADP), dan salah satu Calon Gubernur Sultra Asrun (ayah ADP).

Namun, karena beralasan sedang mengikuti proses tahapan seleksi Calon Aggota KPU Sultra periode 2018-2023, Hidayatullah meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya ditunda.

“KPK sudah menyahuti dan menyetujui permintaan saya untuk ditunda pemeriksaan pada 28 Maret mendatang,” ujar Hidayatullah, Kamis (22/3) saat mengelar konfrensi pers di Kendari.

Lanjut, orang nomor wahid di jajaran KPU Sultra ini mengatakan nantinya di hadapan penyidik KPK ia akan memberikan penjelasan semua apa yang diminta oleh penyidik KPK.

“Saya akan membawa bahan-bahan yang dibutuhkan terkait dengan kebijkan-kebijakan, agar KPK bisa kuat dalam penindakan mereka dalam kasus-kasus pilkada,” katanya.

“Nanti setelah selesai pemeriksaan saya akan memberikan keterangan lanjutan lagi terkait pemeriksaan,” tutupnya.

Untuk diketahui, ADP di tetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya Asrun yang merupakan Calon Gubernur Sultra, mantan Kepala BPKAD Fatmawati Faqih, dan Direktur PT Bangun Sarana Nusantara (BSN), Hasmun Hamzah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Kendari.

Dihadapan penyidik KPK Fatmawati Faqih mengatakan bahwa dirinya meminta sejumlah uang kepada Hasmun Hamzah yang akan digunakan untuk biaya politik cagub Asrun-Hugua

“Kebutuhan biaya politik yang tinggi. Ini dari beberapa hasil penyelidikan sementara mereka mengakui biaya politik yang tinggi,” kata Wakil Ketua KPK, Basariah Pandjaitan dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Kamis, (1/3) awal bulan lalu.

Biaya politik yang dimaksud adalah terkait dengan pembiayaan kampanye, biaya saksi-saksi hingga mahar politik yang harus diberikan calon untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada.

“Seperti kita ketahui perlu biaya kampanye, biaya saksi, dan masih banyak lagi termasuk mahar,” tambahnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •