KPK dan Lima Kementerian Segera Tinjau Lokasi Pertambangan dan Tersus PT GKP

oleh -522 views
Pelabuhan PT Gema Kreasi Perdana. Foto : Walhi for anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Perjuangan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menolak hadirnya pertambangan khususnya PT Gema Kreasi Perdana (GKP), kini mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lima Kementerian yakni, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemhub), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN.

Rencananya, KPK dan Lima Kementerian bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) segera mengunjungi Kabupaten Konkep pada tanggal 18/9/2019. Namun sebelumnya, mereka terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Gubernur Sultra.

Baca Juga : DKP Sultra Tegaskan Pelabuhan Khusus PT GKP Tidak Sesuai Ruangnya

Random kunjungan KPK dan Lima Kementerian ke Kabupaten Konkep

Kepala Dinas Perikanan Provinsi (DKP) Sultra, Askabul Kijo membenarkan rencana kedatangan KKP bersama kementerian lainnya dan KPK ke Sultra dan Konkep. “Iya benar,” ujar Askabul Kijo via seluler kepada anoatimes.id, Senin (16/9/2019).

Menurutnya, sebelum ke Kabupaten Konkep, KKP dan kementerian lainnya serta KPK terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Gubernur Sultra dan selanjutnya ke Kabupaten Konkep untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Konkep.

Baca Juga : PT GKP : Walhi Jangan Buat Aturan Baru

“Kita lagi siapkan (pertemuannya). Pada tanggal 18/9/2019 pagi nanti, terlebih dahulu bertemu dengan Gubernur, kemudian ke Konkep, dan tanggal 19/9/2019 bertemu dengan Bupati Konkep, baru peninjauan lokasi PT GKP,” tuturnya.

Berdasarkan random kegiatan kunjungannya, KPK dan Lima Kementerian tiba di Kota Kendari pada tanggal 17/9/2019. Dan pada tanggal 19/9/2019, melakukan kunjungan ke lokasi pertambangan dan terminal khusus (tersus) PT GKP di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara.

Baca Juga : Walhi: Harusnya Polisi Proses Hukum Pembangunan Pelabuhan PT GKP

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra membeberkan tersus PT GKP belum mengantongi izin lokasi, dan pemanfaatan pelabuhan dari KKP. Sedangkan Dinas Perikanan Provinsi menegaskan berdasarkan ruang, tersus yang dibangun oleh PT GKP tidak sesuai ruang.

“Tidak sesuai ruangnya, itu ruang kawasan perikanan tangkap, artinya tidak boleh ada pelabuhan khusus,” kata Askabul Kijo, Senin (26/8/2019) di sela Rapat Rekonsiliasi IUP Se-Sultra di Kendari lalu.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •