KPK RI Gandeng Pemprov Sultra, Saleh Lasata: Pejabat Wajib Laporkan Kekayaan

oleh -49 views
Pelaksana Tugas Gubernur Sultra, Saleh Lasata saat memberikan sambutan.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sosialisasi Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 Pada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan BUMD Se-Sultra di Grand Clarion Hotel, Rabu (23/07/2017).

Dalam sambutannya Plt Gubernur Sultra, M Saleh Lasata menekankan agar semua pejabat harus melaporkan harta kekayaannya dalam 6 bulan sekali.

“Semua penyelanggara negara harus melaporkan harta kekayaannya kepada pemerintah melalui KPK tiap 6 bulan sekali, hal ini bisa mempermudah mengetahui harta kekayaan juga mempermudah pemerintah dalam mengontrol kekayaan penyelenggara negara tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, LHKPN di Sultra sudah mulai tertib tetapi masih lambat dan para pejabat termasuk dirinya belum bisa tepat melaporkan kekayaannya 6 bulan sekali.

Wagub Sultra dua periode ini menilai, keterlambatan tersebut akibat detail penghitungan harta kekayaan yang rumit.

“Persoalannya sebenarnya tidak susah, tetapi lampiran-lampiran soal formulir LHKPNnya itu yang rumit, seperti tanah yang terpisah-pisah jadi ribet memberikan laporan. Harus cari sertifikat lagi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Saleh meminta agar semua pejabat negara harus tetap melaporkan kekayaannya ke KPK agar mudah diinvetarisir oleh KPK.

“KPK menjaring kita dan membuat laporan harta kekayaan. Bukan hanya harta ya tapi masih banyak yang lain yang diperhatikan oleh KPK,” terangnya.

Sementara itu, Plh Direktur Penyelenggara dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI, Kunto Aryawan sekaligus perwakilan KPK mengatakan sosialisasi tersebut bermaksud membantu dalam mencegah kesilutan laporan LHKPN bagi pejabat.

“Kami membantu mempermudah dalam sosialisasi ini bagi yang kesulitan memasukan LHKPN, tujuan lainnya adalah agar penyelenggara negara tertip adimistrasi. Ini harus mulai diterapkan di Sultra,” ujarnya.

Laporan : Rahmat R

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •