KPK Sebut Banyak Pejabat Pemprov Sultra Belum Setorkan LKHPN

oleh -47 views
Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rapat Kantor Gubernur Sultra, Kamis (14/2/2019). Foto: Jayusman / anoatimes.id
  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    21
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan banyak pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) belum meyetorkan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LKHPN).

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Wilayah 8 KPK RI, Adriansyah Malik Nasution dalam rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di ruang rapat Gubernur Sultra, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga : ESDM Buka ‘Dosa-Dosa’ Tambang di Sultra, Segera Dilapor ke KPK

“Laporan kami di KPK, banyak pejabat Pemprov Sultra belum menyetorkan LKHPN,” ungkap Adriansyah Malik Nasution.

Bahkan Adriansyah Malik Nasution sempat meminta kepada para wartawan yang meliput kegiatan rapat koordinasi untuk menulis apa yang dirinya ungkapkan.

“Para wartawan yang hadir disini silakan tulis apa tadi saya bilang,” katanya.

Adriansyah Malik Nasution menganggap para pejabat Pemprov Sultra belum punya kepatuhan untuk menyetorkan LKHPN.

Dirinya meminta agar seluruh pejabat pemprov untuk patuh dan ‎melaporkan harta kekayaan pribadi. Tak hanya itu , pejabatpun dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

“Saya minta gubernur tegas mewajibkan bawahannya segera menyetorkan LKHPN,” pintanya pada gubernur Ali Mazi.

Untuk itu, Adriansyah Malik Nasution menyarankan gubernur membuat peraturan gubernur (pergub) yang mengatur pejabat wajib lapor LKHPN.

“Kalau perlu di dalam Pergub juga dicantumkan sanksi tegas seperti penurunan pangkat,” sarannya.

Laporan : Jayusman

  •  
    21
    Shares
  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
  •