Kuasa Hukum: Nirna Lachmuddin Tak Terbukti Melanggar, Kami Lapor ke DKPP

oleh -113 views
Kuasa hukum Hj Nirna Lachmuddin, Muhammad Julias (tengah) di dampingi sahabat Hj Nirna Lachmuddin saat menggelar konferensi pers di Posko Utamanya, di Kendari. Foto : Jayusman/anoatimes.id
  • 103
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    103
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Kuasa hukum Hj Nirna Lachmuddin, Muhammad Julias mengatakan dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke kliennya Hj Nirna Lachmuddin oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe tidak terbukti.

“Putusan Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe tanggal 28 Februari, perihal dugaan pelanggaran pemilu Hj Nirna Lachmuddin dinyatakan tidak terbukti. Hanya saja hingga saat ini kami belum menerima salinan putusan resminya,” ungkap Muhammad Julias saat menggelar konferensi pers di Posko Utama Hj Nirna Lachmuddin, Minggu (3/3/2019).

Dengan tidak terbuktinya dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke kliennya, Muhammad Julias melaporkan oknum Komisioner Bawaslu Kabupaten Konawe ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta.

“Kami mengapresiasi Bawaslu Konawe jika menjalankan fungsinya secara profesional dan berintegritas. Namun ada dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Komisioner Bawaslu Konawe saat menangani perkara klien kami,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Oknum Komisioner Bawaslu Konawe juga di laporkan ke Polda Sultra karena diduga telah mencemarkan nama baik Hj Nirna Lachmuddin dan terkait berita hoax.

“Apa yang dilakukan oknum Komisioner Bawaslu Konawe sangat merugikan Hj Nirna Lachmuddin sebagai caleg DPR RI. Laporan kami pun sedang diproses oleh Polda Sultra,” terangnya.

Muhammad Julias mengungkapkan, sedari awal kasus dugaan pelanggaran kampanye berupa pengobatan gratis yang menyeret istri Ishak Ismail ini bukanlah pelanggaran.

Dipaparkannya, kegiatan pengobatan gratis tanggal 5 Februari di Kecamatan Uepai adalah kegiatan legal, yang ditandai ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polda Sultra, bernomor STTP/08/II/YAN 2.2/2019/DITINTELKAM.

“Hanya saja Bawaslu Konawe tidak teliti melihat STTP bahkan mengabaikan klarifikasi dari pihak penyelenggara kegiatan,” katanya.

Lebih lanjut Muhammad Julias menerangkan, dalam UU Pemilu nomor 17 tahun 2017, PKPU nomor 23 tahun 2018 serta Peraturan Bawaslu RI nomor 8 tahun 2018, tidak ditemukan satu pun pasal yang menyatakan kegiatan pengobatan gratis adalah pelanggaran.

Laporan : Jayusman
Editor : Awi

  •  
    103
    Shares
  • 103
  •  
  •  
  •  
  •  
  •